Skip to content

ALGORITMA GENETIKA (MENGGUNAKAN MATLAB)


Estimasi model nonlinier dengan menggunakan algoritma non-genetika (Algoritma Gauss-Newton, Marquant-Levenberg, Newton-Raphson, Quadratic-Hill Climbing, dan lain-lain), belum memberikan jaminan atau kepastian apakah nilai optimum yang diperoleh benar-benar merupakan global optimum, yang berlaku untuk seluruh range variabel input yang diberikan. Selain itu, untuk mencapai konvergensi sangat tergantung pada initial value sehingga diperlukan trial error. Dengan menggunakan algoritma genetika, permasalahan tersebut dapat diatasi. Keunggulan dari algoritma genetika adalah kemampuannya untuk menemukan parameter yang bersifat global optimum. Keunggulan ini sangat bermanfaat ketika fungsi objektif adalah diskontinu atau mempunyai beberapa local minima.

Algoritma Genetika adalah suatu algoritma yang meniru mekanisme dari genetika alam, yaitu untuk menemukan susunan-susunan gen yang terbaik di dalam tubuh makhluk hidup. Dasar dari algoritma genetika adalah teori evolusi Darwin. Sifat dari algoritma genetika adalah mencari kemungkinan-kemungkinan dari kandidat solusi untuk mendapatkan suatu solusi yang optimal bagi penyelesaian masalah. Ruang cakupan dari semua solusi yang layak (feasible) yaitu obyek-obyek di antara solusi yang sesuai dinamakan ruang pencarian (search space). Tiap titik dalam ruang pencarian merepresentasikan satu solusi yang layak. Tiap solusi yang layak dapat ditandai dengan nilai fitnessnya bagi masalah.

Algoritma genetika bergerak dari suatu populasi kromosom (bit string yang direpresentasikan sebagai calon solusi suatu masalah ke populasi baru dengan menggunakan 3 operator  yaitu seleksi, crossover dan mutasi. Algoritma genetika bekerja dari populasi yang merupakan himpunan solusi yang dihasilkan secara acak. Setiap anggota himpunan yang merepresentasikan satu solusi masalah dinamakan kromosom. Kromosom dalam suatu populasi berevolusi dalam iterasi yang dinamakan generasi, tiap kromosom dievaluasi berdasarkan pada fungsi evaluasi (fitness function). Pada algoritma genetika, fitness biasanya dapar berupa fungsi objektif dari masalah yang akan dioptimasi.

Kromosom-kromosom diseleksi menurut nilai fitness masing-masing. Kromosom yang kuat mempunyai kemungkinan tinggi untuk bertahan hidup pada generasi berikutnya tetapi tidak menutup kemungkinan juga kromosom lemah untuk tetap bertahan hidup dari proses seleksi tersebut kemudian ditentukan kromosom-kromosom baru (offspring) melalui proses crossover dan mutasi dari kromosom yang terpilih (parents). Dari dua proses tersebut di atas maka terbentuk suatu generasi baru yang akan diulangi secara terus menerus sampai tercapainya suatu konvergensi yaitu sebanyak generasi yang diinginkan.

Ekperimen ini mencoba mengaplikasikan Algoritma Genetika pada proses penaksiran model fungsi produksi Cobb-Douglas dan fungsi produksi CES berdasarkan data eskperimental kegiatan produksi yang terdiri dari output dan dua jenis input yaitu kapital dan tenaga kerja. Aplikasi algoritma genetikan dilakukan dengan meminimumkan least square dan memaksimumkan likelihood function.

BAB 1 Pendahuluan-AG

BAB 2 Landasan Teori-AG

BAB 3 Prosedur Eksperimen-AG

BAB 4 Hasil dan Analisis Eksperimen-AG

BAB 5 Kesimpulan-AG

Daftar Pustaka-AG

Daftar Isi-AG

Daftar Tabel-AG

Daftar Gambar-AG

Lampiran 1 AG_LSCD

Lampiran 2 AG_MLCD

Lampiran 3 AG_LSCES

Lampiran 4 AG_MLCES

 

 

 

MODEL STATISTIK NONLINIER (MENGGUNAKAN MATLAB)


Sifat nonlinier dalam suatu model dapat terjadi dalam parameter, nonlinier dalam variabel, atau keduanya. Contoh model nonlinier misalnya adalah fungsi produksi Cobb Douglas dan fungsi produksi constant elasticity of substitution (CES). Terdapat dua bentuk fungsi nonlinier yaitu:

Pertama, model nonlinier yang dapat ditranformasi menjadi fungsi linier

Kedua, model nonlinier yang tidak dapat ditransformasi menjadi bentuk linier, sehingga harus diestimasi dengan teknik statistik non linier.

Seperti halnya model linier, estimasi parameter model non linier didasarkan pada minimisasi atau maksimisasi fungsi objektif yaitu sum squared errors dan likelihood function.  Perbedaannya terletak pada proses estimasi parameter model nonlinier yang memerlukan penyelesaian yang relatif rumit. Hal ini disebabkan banyaknya pertimbangan yang harus dilibatkan dalam  static optimization yaitu proses menentukan titik optimum secara statis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain adalah perlu atau tidaknya constraint yang akan mendefinisikan letak titik optimum dan kondisi sufficient untuk local atau global minimum. Estimasi parameter model nonlinear dapat menghasilkan nilai yang berbeda untuk estimator yang sama karena random error-nya mempunyai power function.

Terdapat dua metode estimasi dalam model statistik non linier yaitu metode non linear least square dan nonliniear maximum likelihood. Estimasi parameter dengan metode nonlinear least square dilakukan dengan meminimumkan residual sum of squares, yaitu sum of squares error yang memberikan titik yang paling minimum, sedangkan dalam maximum likelihood adalah dengan memaksimumkan log likelihood function yaitu sum of squares error yang memberikan titik maksimum pada  likelihood function-nya. Estimasi kedua metode tersebut akan menghasilkan menghasilkan nilai taksiran  yang sama. Perbedaannya terletak pada penaksiran , dimana metode nonlinear least square menghasilkan penaksir yang unbiased, sedangkan penaksiran  dengan metode maximum likelihood menghasilkan penaksir yang biased.

Penentuan titik optimum dalam metode non linear least square dilakukan dengan menggunakan first order condition (FOC) atau second order condition (SOC) dari sum of least square error. Beberapa metode estimasi non linear least square yang menggunakan first order condition adalah iterasi Gauss Newton dan iterasi Marquant Levenberg, sedangkan yang menggunakan second order condition adalah iterasi Newton-Raphson dan Quadratic-Hill Climbing. Sementara itu, dalam metode maximum likelihood, jenis iterasi yang digunakan adalah Newton-Raphson, Method of Scoring, dan Berndt-Hall-Hall-Hausman.

Metode yang digunakan dalam eksperimen ini adalah metode non linear least square dan non linear maximum. Dalam metode non linear least square, jenis iterasi yang digunakan adalah iterasi Gauss Newton dan iterasi Marquant Levenberg, sedangkan untuk maximum likelihood menggunakan iterasi Berndt-Hall-Hall-Hausman. Eksperimen menggunakan data eksperimental dalam kegiatan produksi yang terdiri dari output dan dua jenis input yaitu kapital dan tenaga kerja, yang diestimasi dalam bentuk fungsi produksi Cobb Douglas dan fungsi produksi constant elasticity of substitution (CES).

Download full article:

BAB 1 Pendahuluan-Non Linier

BAB 2 Landasan Teori-Non Linier

BAB 3 Prosedur Eksperimen-nonlinier

BAB 4 Hasil dan Analisis Eksperimen-non linier

BAB 5 Kesimpulan-non linier

Daftar Isi

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Lampiran 1-CDNLS Gauss Newton

Lampiran 2-CDNLS Marquant-Levenberg

Lampiran 3-CDMLE BHHH

Lampiran 4-CDMLEHC

Lampiran 5-CESNLS Gauss Newton

Lampiran 6-CESNLS Marquardt Levenberg

Lampiran 7-CESMLE BHHH

Lampiran 8-CESMLEHC

 

 

MODEL STATISTIK LINIER (MENGGUNAKAN MATLAB)


Perkembangan pemodelan stokastik, terutama model linier, dapat dikatakan dimulai pada abad ke 19 yang didasari oleh teori matematika yang diletakkan diantaranya oleh Gauss, Boole, Cayley dan Sylvester yang terkait dengan teori invarian dalam aljabar. Teori invarian aljabar mempelajari bentuk-bentuk kuantitas yang tidak berubah terhadap suatu transformasi linier. Teori invarian ini yang mendasari perkembangan teori nilai eigen, vektor eigen, matriks determinan, metode dekomposisi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Perkembangan model linier dimulai dengan perkembangan analisis regresi pada abad 19 oleh Pearson. Teori regresi ini yang menjadi dasar perkembangan teori model linier. Perkembangan model linier tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan teori matriks atau aljabar linier. Melalui teori matriks (determinan, invers, perkalian matriks) pembahasan model linier dapat didekati secara umum.

Istilah linier dalam model statistik linier adalah menunjukkan hubungan linier parameter β terhadap y. Masalah utama yang dibahas dalam model statistik linier adalah penaksiran parameter β  dan σ2. Terdapat dua metode yang umumnya digunakan untuk melakukan estimasi dalam model statistik linier yaitu metode kuadrat terkecil (least square method) dan metode likelihood maksimum (maximum likelihood method).

Dalam metode least square, parameter yang diestimasi adalah garis regresi dari model yang mewakili populasi. Estimasi ini diperoleh berdasarkan informasi atau sebaran sampel yang dimiliki. Teknik estimasi least square yang hanya menggunakan informasi sampel disebut juga dengan ordinary least square (OLS) atau unrestricted least square. Sedangkan jika dalam proses estimasi memasukan non sample information yang berasal dari teori ke dalam model, maka disebut dengan restricted least square.

Metode yang digunakan dalam eksperimen ini adalah metode least square yang terdiri dari tiga model yaitu model yang hanya menggunakan informasi sampel (unrestricted), model yang menggunakan informasi sampel dan non sample information (restricted yang benar), dan  model yang menggunakan informasi sampel dan non sample information (restricted yang salah). Ketiga jenis model tersebut akan diestimasi dengan pengambilan sampel satu kali dan simulasi Monte Carlo sebanyak 100000 (seratus ribu kali). Kasus eksperimen yang diestimasi adalah permintaan soft drink yang dikonsumsi oleh sekelempok keluarga tertentu selama 30 minggu.

Download full article:

BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Landasan Teori

BAB 3 Prosedur Eksperimen

BAB 4 Hasil dan Analisis Eksperimen

BAB 5 Kesimpulan

Daftar Isi

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Lampiran

 

 

LOCAL PUBLIC GOODS AND PUBLIC GOODS DECENTRALIZATION


By: La Ode Sabaruddin

Introduction

It has been long recognized that there are three fundamental problems associated with the provision of public goods, namely (1) The revelation problem (free-rider problem); (2) The social choice problem (Arrow Impossibility Theorem); and (3) The management of the public goods ( see, Samuelson, 1954; Stiglitz, 1982). In response to the problems, some scholars such as Tiebout (1956), Oates (1972) promote “local public goods”, by argued that at least for those public goods which were supplied locally, if individuals were mobile among communities, all three problems could be resolved: by their choice of communities, they reveal their preference (vote with their feet). By localized or decentralized provision of public goods, it is assumed, local governments can more easily identify people’s needs, and thus supply the appropriate form and level of public goods (Rondinelli  et al., 1984; Enemuo, 2000; Oates, 2006; Enikolopov & Zhuraskaya, 2007; Weingast, 2009; Balaguer-Coll et al. 2010). Some empirical studies support this view such as Estache and Sinha (1995), Huther and Shah (1998), Santos (1998), King and Ozler (1998), Alderman (1998), Isham and Kahkonen (1999), Galasso and Ravallion (2001), Habibi et al (2001), Faguet (2001), Eskeland and Filmer (2002), Bardhan and Mookherjee (2006). Thus, it is not surprisingly, decentralization has become an important theme of governance in many developing countries in recent years (see Boadway and Shah, 2009; White, 2011). Even, decentralization has become a global trend.

By contrast, some scholars argue decentralization may become inferior to centralization both theoretical or empirical (Dreher, 2006; Treisman, 2007; Feidler and Staal, 2008). This is because decentralization may become as a source of new problems such as dysfunctional public sector, lack of voice and exit, capture by local elite, aggravation of macroeconomic management due to lack of fiscal discipline, and perverse fiscal behavior by sub-national units. Some studies find that decentralization tends to breed corruption and poorer public goods provision (Shleifer and Vishny, 1993; Prud’homme, 1995, Tanzi 1995, West and Wong, 1995; Ravallion, 1998; Azfar and Livingston, 2002). In conclusion, the opponents of decentralization argue that socially optimal public goods provision takes place under centralization.

Several studies observed mixed or inconclusive impacts of decentralization. Decentralization perceived both as a solution to problems, while local governments promote better public goods provision, it may be abolished by weak accountability (Winkler and Rounds, 1996; Azfar, et al, 2000; Khaleghian 2003; Enikolopov & Zhuraskaya, 2007; Shah & Ivanyna, 2010; DCLG Publication, 2011). Besley and Coate (2003) concluded that the relative performance of centralized and decentralized systems depends upon spillovers and differences in tastes for public spending. Feidler and Staal (2008) models the trade-off between centralized and decentralized decision making over the local public good decisions in a legislature of locally representatives, it shows that there’s a conflict of interest between citizens in different jurisdictions. Even, the legislature can be self-interested or benevolent that results either efficient, excessive, or misallocative provision of public goods. Overall, the relatively advantages of centralization and decentralization of local public goods provision is still remain questionable in the literature.

This paper will address the above issues through a selective review of the literature. The paper is organized as follows. Section 2 presents a brief review of local public goods concepts and theoretical debate of decentralized versus centralized provision of local public goods. Section 3 discusses the argued impacts of decentralization on public goods provision, and reviews the existing empirical evidence. Factors that are likely to influence the performance of decentralized provision of local public goods are studied in Section 4, and Section 5 presents the conclusion of the paper.  

Local Public Goods Provision: Decentralization versus Centralization

Simply, local public goods can be defined as public goods that are produced and consumed in a limited geographical area, people living nearby may or may not be excludable, whereas people living farther away may be excluded. In other words, local public goods are public goods that can be enjoyed only by residents in the local community (Hocman, 1981). The broader concept is introduced by Lehavi (2004) that defined local public goods in two different axes. The first axis is the functional characteristics which is defined local public goods as public goods whose effects involve a relatively limited geographical area. The second axis concerns the identity of the provider of the local public goods, ranging from public providers such as governmental bodies or public utilities at one pole, private providers such as firms or member-owned private clubs at the other pole, and hybrid forms of “public-private” providers located in-between.

Local public goods may take form as a pure public goods or impure public goods. A pure local public goods should satisfy the following three conditions:

–          Once the public good is provided, the additional cost of another person consuming the good is zero (consumption is non rival).

–          To prevent anyone from consuming the good is impossible (consumption is non excludable)

–          Households that live outside a well-defined geographical area do not benefit from the provision of the public goods (in certain cases, possibly with spillovers to neighboring communities), e.g. local TV broadcasts, sea defense etc.

Meanwhile, impure local public goods exhibit some degree of rivalry and excludable in consumption (Lehavi, 2004). Hochman (1981) define impure local public goods as a combination of a pure public goods with an external  effect, that is can classified into two categories: congestable local public goods, which is local public goods subject to external effect of congestion; and pollutable local public goods, which is local public goods subject to external effect of pollution.

In contemporary governmental structures, the geographical dimension of the effect of local public goods roughly translates into the jurisdictions of local governments, cities, towns, etc. However, a perfect match between political borders and the effect span of the local public goods is quite rare, so that the provision of such goods usually involves some degree of jurisdictional spillover effects. Refer to spillover effects, Lehavi (2004) classifies local public goods as discrete local public goods, that is local public goods whose general effects outside their geographically proximate areas are relatively modest, and network based local public goods, that is whose effects typically run beyond the local government’s jurisdiction. Since, spillover effects always exist in the provision of local public goods, it has been long debated in the literature whether decentralized provision of public goods gives more advantages than centralized provision subject to efficient allocation of resources, socio-egalitarian arguments, and the institutional characteristics of each local area.

The discourse concerning the positive and negative effects of decentralization has been developed in a multidisciplinary way, according to different analytical frameworks which seek to highlight that decentralization provides benefits and costs for the efficient provision of public goods (DCLG Publications, 2011). The advocates of localized or decentralized provision of public goods argue that decentralizing the delivery and in some cases the financing of local public goods improves the allocation of resources, cost recovery, accountability, and reduces corruption in goods delivery (Tiebout, 1956; Oates, 1972; ; Rondinelli  et al., 1989; Enemuo, 2000; Enikolopov & Zhuraskaya, 2007; Weingast, 2009; Shah & Ivanyna, 2010; Balaguer-Coll et al., 2010). Some empirical studies highlighted that decentralization had positive impact on social assistance (Alderman, 1998), poverty alleviation (Bardhan and Mookherjee 2003; Galasso and Ravallion, 2001), improve delivery of education and health services and reducing intra-regional disparities (Habibi et al, 2001; Eskeland and Filmer, 2002), improve consistency of public services with local preferences and quality and access of social services (Faguet, 2001), improved allocation for pro-poor local services (Rosenzweig, 2001), increased spending on public infrastructure (Estache and Sinha, 1995), and improved delivery of public goods provision (Huther and Shah, 1996; Enikolopov and Zhuravskaya, 2003). In conclusion, they argue that decentralization is desirable from a social welfare perspective whether the spillover effects are not taken into account or when there are spillovers.

Some scholars have different view about the advantages local provision of public goods such as Sharma (2006) and Feidler and Staal (2008). They argue that socially optimal public goods provision takes place under centralization. In their study, Azfar and Livingston (2002) did not find any positive impacts of decentralization on efficiency and equity of local public service provision in Uganda. It’s also confirmed by Ravallion (1998) in Argentina and West & Wong (1995) in China. White (2011) notes that what is important to consider when looking at expected outcomes of decentralization is that they are highly sensitive to distortion. Besley and Coate (2003) showed how centralized provision of public goods does not always create uniformity of public goods for all communities. Besley and Coate argue that citizens choose representatives in legislatures that make decisions on public good provision. The representatives maximize their own surplus which implies the representatives can provide different levels of public goods to each district under centralized decision making. Since centralization can provide different level and form of local public goods, centralization may become superior to decentralization due to higher capacity of central government than local government. It is often argued that decentralization is unlikely to produce desired results. Capacity refers to the ability, competency, and efficiency of local governments to plan, implement, manage, and evaluate policies, strategies, or programs designed to impact on social conditions in the jurisdiction (Azfar, 1999). However, centralized provision may lead to misallocation and uncertainty in public good provision, since centralized decisions are assumed to be made by a minimum winning coalition of representatives in the legislature. The citizens are uncertain whether their representatives will be in this coalition, while the representatives in the coalition make decisions based on their own preferences, preferences in the other districts. Bloch and Zenginobuz (2012) show an increase in household mobility favors centralization, as it increases competition between jurisdictions in the decentralized regime and accelerates migration to the majority jurisdiction in the centralized regime. Hence, decentralized provision only dominates centralized provision for low values of spillover and mobility.

Several studies have inconclusive impact on decentralized provision of public goods, since it is hamstrung by procedural, financing and governance constraints. Khaleghian (2003) using data for 140 countries found that while decentralization improved the coverage of immunization in low income countries, opposite results were obtained for middle income countries. Winkler and Rounds (1996) reviewed Chile’s experience with education decentralization and concluded that it resulted in improvement in efficiency of provision but also experienced decline in score on cognitive tests. Eggleston (2009) argues that while decentralization lower corruption and eventually increases provision of public goods, but overall impact may be disappeared as the weak accountability exists.

Although theoretical arguments highlight that decentralization represents both a resource and a threat for local government and for the economic performance of the system as a whole, the discourse on its positive effects has generated a global trend towards greater decentralization in order to achieve greater growth and efficiency (Rodríguez-Pose and Ezcurra, 2010). Some review of the advantages and disadvantages of decentralization may find in some paper such as Inman and Rubinfeld (1997), Oates (1999, 2006). Therefore, the rest of this paper are written underlying the argument of positive effect of public goods decentralization, though in certain cases still highlight the disadvantages of decentralization. 

Argued Positive Impacts of Decentralization on Public Goods Provision

Decentralization of public goods provision is argued to improve governance in public goods provision in at least three ways: (1) Improving the efficiency of resource allocation, (2) Promoting accountability and reducing corruption within government, (3) Improving cost recovery.

The theoretical argument for decentralization is that it improves the efficiency of resource allocation based on some reasons: (1) Firstly, sub national governments are closer to the people than the central government, they are considered to have better information about the preferences of local populations than the central government (Musgrave, 1959; Oates, 1972; Tomaney et al., 2009).  Hence, they are argued to be better informed to respond to the variations in demands for public goods, (2) Secondly, sub national governments are also considered to be most responsive to the variations in demands for and costs of providing public goods. Decentralization increases the likelihood that governments respond to the demand of the local population by promoting competition among sub national governments (Tiebout, 1956; Rodríguez-Pose and Tijmstra, 2009), (3) Competition among sub national governments allows for a variety of bundles of local public goods to be produced, and individuals reveal their preferences for those goods by moving to those jurisdictions that satisfy their tastes–that is, by “voting with their feet” (Litvack et al, 1998). It pressures sub national governments to pay attention to the preferences of their constituents and tailor the goods delivery accordingly, whilst risking the loss of tax revenues (Oates 1968, 1972, 1999, 2006; Salmon 1987; Breton 1996; Qian and Weingast, 1997).

Decentralization promotes accountability and reduces corruption in the government (Rose-Ackerman, 1978; Shleifer & Vishny, 1993; Ostrom, Schroeder, and Wynne 1993; Martinez-Vazquez & McNab, 2003; Arikan 2004; Weingast, 2009; Shah & Ivanyna, 2010).  This argument based on the fact that since sub national governments are closer to the people, citizens are considered to be more aware of sub national governments’ actions than they are of actions of the central government.  Also, the resulting competition between sub-national providers of public goods is seen to impose discipline on sub national governments, as citizens averse to corruption may exit to alternative jurisdiction or providers. However,     a number of studies claimed that corruption increases with localization both theoretical and empirical. Vito Tanzi (1995) argued that localization brings officials in close contact with citizens. This promotes personalism and reduces professionalism and arms length relationships. Personalism in his view breeds corruption as officials pay greater attention to individual citizen needs and disregard public interest. Further, higher degree of discretion at the local level and long tenure of local officials making it easier to establish unethical relationships (Prud’homme 1995). This condition is also supported by lower monitoring and control, interest group capture, overgrazing, and lack of fiscal and political discipline (Prud’homme, 1995; Treisman, 2002; Bardhan and Mookherjee, 2006).

Making goods more demand responsive through decentralization is argued to have the added benefit that it increases households’ willingness to pay for goods (Briscoe and Garn 1995, Litvack and Seddon, 1999).  Households are argued to be more willing to pay for and maintain goods that match their demand. Moreover, a relatively close match between supply and local demand, if coupled with transparency and with local cost-sharing or cost recovery, can provide the incentives and information base for effective local monitoring.  The latter is a necessary ingredient in an overall anti-corruption strategy, and in particular helps to shrink the information asymmetries and leakages that can undercut both allocative efficiency and cost recovery.

The empirical evidence on the impact of decentralized public goods provision on the efficiency of resource allocation, accountability and corruption, and cost recovery is surprisingly inconclusive as explained in the first part of this paper. This controversy and debate may relate to the fact that decentralization of public goods provision involves multitude of factors. Efforts to address public goods decentralization that fails to adequately account for these underlying “factors” are unlikely to generate profound and sustainable results.

Factors Influencing the Performance of Public Goods Decentralization

There are some factors may influence the performance of public goods decentralization which includes political aspects, fiscal dimension of decentralization, transparency of government actions, citizen participation in public goods provision, civil society and social structure, and capacity of local governments. This section will review how these factors influence the effect of decentralization on resource allocation, accountability, and cost-recovery. The explanation of this section is mainly refer to Azfar, et al (1999) and Oates (2006).

Decentralization is thought to bring government closer to the people by way of introducing or strengthening the electoral process at sub national levels, the formation of councils and citizens committees, and direct participation of the users of goods and beneficiaries of public goods provision. Even where not locally elected, sub-national government is thought to have greater knowledge of local preferences, so decentralization may encourage allocative efficiency. An efficient division of responsibilities among different levels of government requires, however, that the role of each level of government must match its capability, and a set of rules defining who has authority and who will be held accountable. These rules should be explicit and transparent. Fundamental rules are most often spelled out in the constitution, leading to laws and regulations covering specific implementation of the fiscal system and public goods provision. Some important factors of political aspects in public goods decentralization are constitution and legal framework, political and electoral systems, government system, size of government, and the role of the central government. Constitution and legal framework play as a guideline on how decentralization has to operate which eventually ensure the credibility, accountability and transparency of institutional structures. Political and electoral systems affect the quality of governance in a decentralized setting and give different result for example autocracy versus a democracy, presidential or parliamentary systems, single-seat systems or proportional representation, etc. It is also the same case with the  government system’s choice whether unitary or federal government. Size of government is also play important role due to large political units and big government tend to pose governance challenges and corruption risks everywhere. Lastly, the role of central government may take a great attention as it plays a major role in defining incentives in the system, hence in determining governance outcomes. Overall, the most critical aspect on political aspects is accountability of government. Since the basic advantage of decentralization is that it induces the government to respond to the wishes of the local population, it follows that giving authority to local governments that are not responsible to their local populations may not improve outcomes.

Another important dimension in assessing the extent and efficiency of decentralization is how the authority to tax and spend is distributed between the central and local government. This raises a complicated set of issues, because there are several different kinds of taxes and many more kinds of expenditures, and there are many different ways in which jurisdictions can be defined, and tax expenditure assignments divided among jurisdictions. Some important factors have to be considered are welfare analysis of fiscal decentralization, political and jurisdictional aspects of fiscal decentralization, and incentive effects of fiscal decentralization. Welfare analysis of fiscal decentralization related to the problem of overlapping tax bases, that is tax rate set by each layer of government creates  “vertical externalities” by reducing the tax base of the other layer. This competition between the two layers may lead to tax rates that are too high. Political and jurisdictional aspects of fiscal decentralization relate to whether the devolution of tax and expenditure responsibilities to sub national governments is accompanied by greater political self-determination at the sub national level. Incentive effects of fiscal decentralization relate to the potential for soft budgets and moral hazard created by transfer systems that do not make revenue-matching or other conditions part of their formulas.

Access to information on the actions and performance of government is critical for the promotion of government accountability. It requires the public knows what goods and services are provided by the government, how well they are provided, who the beneficiaries are, and how much they cost. Also, the central government needs to be able to monitor the performance of sub national governments, and there are good reasons for the latter to be fully informed about the actions of the central government. Some important factors have to be considered are fiscal and administrative transparency and the role of the media. Fiscal and administrative transparency related to the monitoring of budgets and expenditures, as well as it outputs and outcomes. This may become a serious problem in many decentralizing countries due to weak or inadequate mechanisms for citizens to monitor actions of sub national governments. In some cases, it’s helped by the role of media which induces transparency and accountability of government by disseminating information about government actions.

Citizen participation in public goods provision facilitates information flows between the government and local population and thereby reduces asymmetric information.  It provides means for demand revelation and helps the government to match the allocation of resources to user preferences. Citizen participation in public goods provision also can promote government accountability by increasing citizens’ awareness of actions and control over sub national governments. Some important factors that may enhance the successful of public goods decentralization in terms of accountability are mechanisms (voice and exit) and access toward the government. The extent of voice users have about service delivery depends on decision-making processes that citizens are allowed to use. Participation through these mechanisms can take many forms such as voicing demand and perceived problems with delivery, making choices, or being involved in projects and service management. When voice mechanisms either do not exist or have proven ineffective and the service provided is unsatisfactory, citizens have in principle the option to “exit”—that is, to stop using the service. 

The extent and impact of citizen participation on public goods provision depend partly on the effectiveness of civil society and on certain aspects of the social structure. Civil society encompasses non-governmental and non-profit organizations such as civic groups and associations, cooperatives, and user groups. Aspects of the social structure that matters include the extent of social and economic heterogeneity of the population, trust among different groups of people, and cultural norms and traditions that affect relations among people and cohesiveness of the society.

Lastly, sub national governments may have the political authority and access to financial resources, but unless they have the capacity to do the work, decentralization is unlikely to produce desired results.  Inadequate capacity is often used as a counterargument in proposals for decentralization. Capacity refers to the ability, competency, and efficiency of sub national governments to plan, implement, manage, and evaluate policies, strategies, or programs designed to impact on social conditions in the jurisdiction (Azfar,1999). Following Fiszbein (1997), three key factors influence government capacity are human capital, physical capital, and incentive structures within government. There are also some factors may influence the public goods decentralization such as the quality of labor and land markets.

Conclusion

Decentralizing of public goods provision is not a panacea.  It has its advantages and disadvantages.  The overall impact of decentralization on public goods delivery depends critically on its design and prevailing institutional arrangements. In addition, decentralizing of public goods provision in developing countries may not have the same results as in developed countries.

 

References

Alderman,H. (1998). Social Assistance in Albania:Decentralization and Targeted Transfers. LSMS Working Paper no. 134,World Bank, Washington D.C

Arikan, Gulsun .2004. Fiscal Decentralization: A  Remedy for Corruption? International Tax and Public Finance 11: 175-1995.

Azfar, Omar et al. 1999. Decentralization, Governance and Public Services, The Impact of Institutional Arrangements: A Review of the Literature. IRIS Center. University of Maryland, September

Azfar, O., T. Gurgur, S. Kahkonen, A. Lanyi, and P. Meagher. 2000. Decentralization and Governance: An empirical investigation of public service delivery in the Philippines. IRIS, University of Maryland.

Azfar, O.,  S. Kahkonen, J. Livingston, P. Meagher, and D. Rutherford. 2000. Making Decentralization Work:An Empirical Investigation of Governance and Public Services in Uganda. IRIS, University of Maryland.

Azfar, O. and J. Livingston. 2002. Federalist Disciplines or Local Capture? An Empirical Analysis of Decentralization in Uganda. IRIS. University of Maryland

Balaguer-Coll, M.T., Prior, D. and Tortosa-Ausina,  E. 2010. Decentralization and Efficiency of Local Government. The Annals of Regional Science, 45 (3), 571 – 601.

Bardhan, Pranab and Dilip Mookherjee (2006). “Decentralization and Accountability in Infrastructure Delivery in Developing Countries.” Economic Journal 116: 101-127.

Bloch, Francis and Unal Zenginobuz. 2012. Oates’ Decentralization with Household Mobility. Working Papers hal-00657823, HAL.

Boadway, R and A. Shah. 2009. Fiscal Federalism: Principle and Practice of Multi-Order Governance.  Cambridge University Press. New York

Breton, Albert. 1996.  Competitive Governments: An Economic Theory of Politics and Public Finance. Cambridge University Press.

Besley, Timothy & Stephen Coate. 2003. Centralized versus Decentralized Provision of Local Public Goods: a Political Economy Approach. Journal of Public Economics 87 (2003) 2611– 2637

Briscoe, John and Harvey Garn.  1995.  “Financing Water Supply and Sanitation Under Agenda 21.” Natural Resources Forum, 19(1): 59-70.

Crook, Richard and James Manor. 2000. Democratic Decentralization. OED Working Paper Series, No, 11. World Bank, Washington DC. Summer.

DCLG Publications. 2011. Decentralisation Outcomes: a review of evidence and analysis of international data. Centre for Urban and Regional Development, Newcastle University and Department of Geography and Environment, London   School of Economics

Dreher, Alex. 2006. Power to People? The Impact of Decentralization on Governance. Swiss Institute for Business Cycle Research (KOF) Working Paper No. 121, KOF, Zurich. January

Eggleston, Jonathan. 2009. Decentralization and Corruption. A Model of Interjurisdictional Competion and Weakened Accountability. Thesis. The College of William and Mary.

http://www.researchgate.net/publication/37369706_Decentralization_and_Corruption_A_Model_of_Interjurisdictional_Competition_and_Weakened_Accountability

Enemuo, F.C. 2000. Problems and Prospects of Local Governance. pp. 181-204 (chapter 7) in G. Hyden, D. Olowu & H. Ogendo (eds.) African Perspectives of Governance, Trenton/Asmara. Africa World Press.

Enikolopov, Ruben and Ekaterina Zhuravskaya. 2007. Decentralization and Political Institutions. CEFIR Working Paper. Journal of Public Economics 91.

Eskeland, G. and D. Filmer (2002). Autonomy, Participation, and Learning in Argentine Schools: Findings and Their Implications for Decentralization. Policy Research Working Paper 2766. World Bank,Washington DC.

Estache, A. and S. Sinha (1995). Does Decentralization Increase Spending on Public Infrastructure? The World Bank Policy Research Working Paper 1457.

Faguet, J.P. 2001. Does Decentralization Increase Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia. Policy Research Working Paper #2516.World Bank,Washington DC.

Feidler, Janos and Klaas Staal. 2008. Centralized and Decentralized of Provision of Public Goods. Discussion Paper No. 241 Governance and the Efficiency of Economic System (GESY). University Bonn, Germany

Fiszbein, Ariel.  1997. The Emergence of Local Capacity: Lessons from Colombia. World Development, Vol. 25, No. 7: 1029-1043.

Galasso, E. and M. Ravallion. 1998. Reaching Poor Areas in a Federal System. Policy Research Working Paper #1901.World Bank, Washington DC.

Habibi, N., C. Huang, D. Miranda, V. Murillo, G. Ranis, M. Sarkar, and F. Stewart. 2001. Decentralization in Argentina. Economic Growth Center Discussion Paper 825, Yale University.

Hochman, Oded. 1981. Congestable Local Public Goods in an Urban Setting. Journal of Urban  Economics  11, 290-310 

Huther, J. and A. Shah (1998). Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. Policy Research Working Paper Number 1894.World Bank,Washington, DC.

Inman, R. P., & Rubinfeld, D. L. .1997. Rethinking federalism. Journal of Economic Perspectives, 11, 43-64.

Isham, J. and S. Kähkönen (1999). What Determines the Effectiveness of Community-based Water Projects? Evidence from Central Java, Indonesia on Demand Responsiveness, Service Rules, and Social Capital. University of Maryland.

Khaleghian, P. 2003. Decentralization and Public Services: The Case of Immunization. Policy Research Working Paper 2989. World Bank, Washington DC.

King, E. and B. Ozler. 1998. What’s Decentralization Got To Do With Learning? The Case of Nicaragua’s School Autonomy Reform. Development Research Group Working Paper, World Bank,Washington D.C.

Lehavi, Amnon. 2004. Property Rights and Local Public Goods. The Urban Lawyer vol. 36, no.1 Winter 2004

Litvack, Jenie, et. al. 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries. Washington, DC: World Bank, September

Litvack, Jennie and Jessica Seddon.  1999.   “Decentralization Briefing Notes.”  World Bank Institute Working Papers, The World Bank.

MartinezVazquez, Jorge & McNab, Robert M. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth. World Development, Elsevier, vol. 31(9), pages 1597-1616

Musgrave, R. A.  1959.  The Theory of Public Finance. McGraw-Hill: New York.

Oates, Wallace. 1968. The Theory of Public Finance in a Federal System. Canadian Journal of Economics, I, No.1.

———-.  1972.  Fiscal Federalism. New York. Harcourt BJ

———-. 1999.  An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, XXXVII, 3

———-. 2006. On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. Institute for Federalism and Intergovernmental Relations IFIR Working Paper No. 2006-05.

Ostrom, Elinor, Larry Schroeder, and Susan Wynne.  1993.  Institutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective.  Westview Press.

Prud’homme, Remy. 1995. The Dangers of Decentralization. World Bank Research Observer 10, No. 2 (August): 201-220

Qian, Yingyi and Barry Weingast.  1997.  Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives. Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No 4: 83-92.

Ravallion, Martin. 1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Living Standards Measurement Study. Working Paper 133, World Bank. Washington DC.

Rodríguez-Pose and Roberto Ezcurra. 2010. Is Fiscal Decentralization Harmful for Economic Growth? Evidence from the OECD Countries. SERC Discussion Paper 51.

Rodríguez-Pose, A., Tijmstra, S. A. R. 2009. Fiscal Decentralisation, Efficiency, and Growth.Environment and Planning 41: 2041-2062.

Rondinelli, D. A.; Nellis, J. R. and Cheema, S .1984. Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience. World Bank Staff Working Paper No.581. Washington, DC. World Bank.

Rose-Ackerman, S. 1978. Corruption a Study in Political Economy. New York, San Francisco, London. Academic Press.

Salmon, Pierre.  1987.   “Decentralization as an Incentive Scheme.” Oxford Review of Economic Policy, Vol. 3, No 2:  24-43.

Samuelson, P. 1954. The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics  36 (4): 387–389

Santos, B. D. S (1998). Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward A Redistributive Democracy. Politics and Society, vol. 26(4), 1998

Ivanyna, M. and Anwar Shah. 2010. Decentralization (Localization) and Corruption: New Cross Country Evidence. Working Paper 10-10 International Studies Program Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

Shleifer, A and R. Vishny. 1993. Corruption. Quarterly Journal of Economics 108: 599-617

Stiglitz, J. 1982. The Theory of Local Public Goods Twenty—Five Years after Tiebout: a Perspective. Working Paper No. 954 NBER August 1982

Tanzi, V. 1995. Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of some Efficiency and Macroeconomic Aspects. Annual World Bank Conference on Development Economics  

Treisman, Daniel S. and Andrei Shleifer. 2002. “A normal country.” Working Paper, National Bureau of Economic Research No. 10057(October):1-46

Tiebout, C.  1956. A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, 64: 416-424.

Tomaney, J., et al. 2009. The Transformation of the State?  Assessing the Impacts of New Public Management in Norway. Oslo. Norwegian Institute of Urban and Regional Research.

Treisman, D. 2007. The Architecture of Government. Rethinking Political Decentralization. Cambridge. Cambridge University Press

Weingast, B. R. 2009. Second Generation Fiscal Federalism: The Implications of Fiscal Incentives. Journal of Urban Economics 65: 279-273.

West, L. and C. Wong. 1995. Fiscal Decentralization and Growth Regional Disparities in Rural China: Some Evidence in the Provision of Social Services. Oxford Review of Economic Policy. 11(4): 70 – 84.

White, Stacey. 2011. Government Decentralization in the 21st Century: A Literature Review. A Report of the CSIS Program on Crisis, Conflict, and Cooperation. CSIS. December

Winkler, D. and T. Rounds. 1996. Municipal and Private Sector Response to Decentralization and School Choice. Economics of Education Review. 15 (4): 365–376.

MENCARI SISTEM EKONOMI INDONESIA YANG “MENSEJAHTERAKAN”


Oleh: La Ode Sabaruddin 

Pendahuluan

Sepanjang sejarah peradaban manuasia, kesejahteraan telah menjadi tujuan dari setiap masyarakat manusia yang diwujudkan dengan usaha berkesinambungan dalam bentuk sistem, aturan, dan nilai yang mengatur kehidupan mereka. Usaha-usaha tersebut melibatkan proses dialektika yang tak pernah berakhir tentang konsepsi normatif, struktural, dan perilaku tentang kesejahteraan. Dialektika tersebut tentu berangkat dari perbedaan pandangan mengenai apa yang disebut kesejahteraan dan bagaimana hal itu dapat direalisasikan1. Terlepas dari adanya beragam perdebatan tersebut, pandangan umum yang dapat diterima adalah “kesejahteraan” cenderung diterjemahkan dalam bentuk pencapaian tujuan-tujuan materiil seperti distribusi kekayaan yang merata, terpenuhinya kebutuhan setiap individu, pengentasan kemiskinan, tersedianya pilihan bagi setiap individu untuk hidup dengan layak, dan sebagainya (Sachs, 2005; Galbraith, 1999; Keynes, 1963; wikipedia.org). Jika merujuk pada sasaran-sasaran materiil tersebut, dapat dikatakan bahwa belum ada satupun negara di dunia saat ini yang berhasil mewujudkan apa yang disebut “kesejahteraan”. Anggapan ini tentu masih debatable, tapi paling tidak jika melihat indikator-indikator makroekonomi baik negara maju maupun negara berkembang dapat dikatakan terjadi ketidakstabilan ekonomi dan ketidakseimbangan makroekonomi yang direfleksikan oleh tingginya frekuensi fluktuasi ekonomi, laju inflasi dan pengangguran yang tinggi, membengkaknya defisit anggaran dan neraca pembayaran, ketidakstabilan nilai tukar, pasar, barang dan bursa saham. Sejumlah negara berkembang bahkan lebih tragis lagi dengan masalah utang luar negeri yang mengancam kelangsungan proses pembangunan mereka, termasuk stabilitas sistem keuangan secara internasional.

Masalah-masalah lainnya adalah terkait dengan food security, energy security, dan environmental security mengingat adanya kecenderungan negara-negara di dunia yang terus melakukan ekploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kondisi lainnya yang mengkhawatirkan adalah gejala degenerasi sosial yang direfleksikan oleh frustasi, kejahatan, penggunaan obat-obat terlarang, alkoholisme, human trafficking, perceraian, bunuh diri, dan sejumlah penyakit sosial lainnya yang menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini juga diperparah dengan ketidakstabilan politik terutama di negara berkembang yang memicu tindakan anarkisme, kerusuhan, dan sejumlah dampak sosio-ekonomi lainnya.

Kondisi yang digambarkan di atas tentu menantang rasionalitas kita, mengapa tidak ada satupun negara di dunia yang mampu mewujudkan “kesejahteraan”, paling tidak dalam bentuk terminologi umum yang diterima berupa pencapaian tujuan-tujuan materiil dari pembangunan ekonomi. Jawaban apologis yang mungkin dapat diajukan adalah adanya scarcity. Akan tetapi, mayoritas ekonom tentu mengetahui bahwa kelangkaan tersebut sebenarnya bersifat relatif sehingga adalah sangat mungkin untuk merealisasikan sasaran-sasaran materiil pembangunan ekonomi dan meminimalkan ketidakstabilan dan ketidakseimbangan makroekonomi dengan catatan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara ‘efisien’ dan ‘merata’. Pertanyaan yang selanjutnya mengemuka adalah apa yang dimaksud dengan ‘efisien’ dan ‘merata’ dan bagaimana hal tersebut direalisasikan. Definisi baku yang umumnya digunakan untuk menggambarkan efisiensi adalah kondisi pareto optimum yaitu penggunaan sumber daya sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk mencapai hasil yang secara sosial dapat diterima tanpa menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi yang berkepanjangan dan eksploitasi penggunaan sumber daya (terutama sumber daya tak terbarukan) serta menciptakan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan di bumi. Sedangkan pemerataan dapat direfleksikan oleh kondisi dimana barang dan jasa didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan semua individu dapat dipenuhi secara memadai serta adanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata tanpa berdampak siginifikan terhadap motivasi kerja, menabung, investasi, dan usaha. Jawaban-jawaban tentang efisiensi dan pemerataan tersebut terkait dengan sistem ekonomi, sehingga pemahaman tentang sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara di dunia menjadi penting untuk menjelaskan mengapa ‘kesejahteraan’ yang diimpikan oleh setiap negara belum dapat diwujudkan. Dari penjelasan ini selanjutnya dapat dikemukakan pendekatan atau pilihan sistem ekonomi yang mungkin dapat ditempuh oleh suatu negara untuk merealisasikan ‘kesejahteraan’, termasuk Indonesia. Dalam esai ini, penulis mencoba menggunakan alur berpikir tersebut untuk menguraikan kemungkinan pilihan sistem ekonomi bagi Indonesia termasuk pembahasan aspek ideologis yang mendasari pilihan tersebut.

Sistem Ekonomi dan Peranan Ideologi   

Jawaban tentang apa yang dimaksud ‘kesejahteraan’ dan bagaimana merealisasikannya atau dengan kata lain bagaimana suatu sistem ekonomi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan terdistribusi secara merata pada dasarnya terdiri dari atas pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa melakukan produksi? berapa jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi? siapa yang akan memproduksinya? kombinasi sumber daya dan teknologi apa yang dibutuhkan? Serta siapakah yang akan menikmati barang dan jasa yang diproduksi tersebut (Friedman, 1979; Samuelson & Nordhaus, 1985).

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dalam sebuah kevakuman, tetapi diperlukan suatu pandangan dunia (world view) yang dikenal dengan istilah ideologi. Ideologi adalah visi yang komprehensif dan digunakan sebagai cara memandang segala sesuatu. Secara implisit setiap sistem yang berlaku dalam kehidupan manusia mengikuti sebuah ideologi tertentu walaupun terkadang tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit (Wikipedia.org). Dengan demikian, setiap sistem ekonomi pasti dipengaruhi oleh ideologi tertentu yang didasarkan pada sejumlah asumsi (kepercayaan) baik implisit maupun eksplisit mengenai asal-muasal alam semesta dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Pandangan dunia atau ideologi tersebut akan menguasai hakikat renungan manusia tentang semua subjek (Lovejoy, 1964). Akibatnya, akan selalu terjadi perbedaan-perbedaan konklusi mengenai makna dan tujuan hidup manusia, kepemilikan, dan sasaran penggunaan sumber daya yang terbatas di tangan manusia, hubungan antara manusia satu sama lain termasuk dengan lingkungan mereka, serta kriteria efisisiensi dan pemerataan.

Pandangan dunia atau ideologi ini berfungsi sama bagi setiap sistem ekonomi yaitu menjadi landasan normatif dan menentukan strategi dalam mencapai sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan, dalam hal ini mekanisme yang mampu merealisasikan alokasi optimum sumber daya secara efisien dan merata. Pandangan dunia, strategi, dan sasaran yang diwujudkan tersebut harus konsisten. Jika tidak, sistem itu akan rentan krisis sekalipun ada penyesuaian-penyesuaian minor yang dilakukan tetapi pada akhirnya krisis lain akan muncul kembali dalam bentuk lain bahkan dengan intensitas yang lebih membahayakan (Greenberg, 1974; Offe, 1984).

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, telah berkembang sejumlah pandangan dunia atau ideologi yang membawa konsekwensi pada keragaman sistem ekonomi termasuk perbedaan strategi untuk menjelaskan permasalahan ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi yang berlaku saat ini dapat klasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu kapitalisme, sosialisasi, dan sistem ekonomi campuran2. Masing-masing telah mengalami revisi yang signifikan dari versi aslinya seiring dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dalam kurun waktu yang lama termasuk perubahan yang terjadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Meskipun sudah mengalami berbagai revisi, kenyataannya sistem-sistem ekonomi tersebut belum mampu mewujudkan sasaran-sasaran materiil yang disebut dengan ‘kesejahteraan’ terutama di negara-negara berkembang. Ketidakmampuan tersebut menurut Chapra (1992) bukanlah sebuah peristiwa aksidental tetapi lebih kepada kelemahan-kelemahan struktural yang ada dalam sistem tersebut yaitu adanya inkosistensi sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan dengan pandangan dunia dan strategi. Sistem-sistem tersebut menurut Burt (2003) membutuhkan pemikiran ulang tentang suatu falsafah kemanusiaan yang benar, mengingat efisiensi dan pemerataan tidak dapat didefinisikan tanpa adanya suatu filter moral (lihat juga Ward, 1972). Seperti yang dikatakan oleh Knight dalam Breit et.al (1986) bahwa dalam prinsip ilmu fisika yang paling penting adalah materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Karenanya, total output selalu sama dengan input dalam terminologi fisika. Dengan demikan, efisiensi pada dasarnya bukan perbandingan antara total output dan total input, tetapi perbandingan antara output yang berguna dengan total output atau input. Ini berarti diperlukan suatu ukuran kegunaan untuk mengukur efisiensi. Menurut Chapra (1992), ukuran kegunaan tersebut tidak dapat disediakan oleh preferensi individual dan harga tetapi membutuhkan suatu filter moral yang secara sosial disepakati. Filter moral ini juga berlaku ketika mendefinisikan pemerataan.

Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sepanjang sejarah, kapitalisme dalam arti klasik laissez-faire, tidak pernah diterapkan oleh masyarakat atau negara manapun di dunia. Yang berlaku adalah kapitalisme yang mengalami modifikasi terus-menerus selama beberapa abad terutama adanya intervensi pemerintah yang ekstensif secara parsial terkait dengan aspek pemerataan. Setelah keruntuhan sosialisme, sistem ekonomi kapitalisme dengan berbagai bentuk varian yang berbeda telah menjadi pilihan bagi mayoritas negara di dunia bahkan termasuk negara-negara yang dahulunya tergolong negara-negara komunis. Secara implisit, sistem ekonomi yang saat ini berlaku di Indonesia pun cenderung didominasi oleh pemikiran dan pilihan kebijakan ekonomi kapitalisme, sekalipun masih diklaim dengan istilah sistim ekonomi campuran. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman atas logika sistem ekonomi kapitalisme, faktor-faktor yang telah menyebabkan perkembangan pandangan dunia dan strateginya, serta melihat apakah secara logika memungkinkan bagi sistem ini untuk mewujudkan efisiensi yang diklaim sebagai ciri khasnya, dan pemerataan yang menurut sebagian ekonomi tidak akan pernah terwujud dalam sistem ini.

Pandangan dunia kapitalisme sangat dipengaruhi oleh gerakan pencerahan yang berlangsung dari abad ke-17 sampai permulaan abad ke-19 (lihat Brinton, 1967). Ciri khas dari gerakan pencerahan adalah superioritas akal sebagai satu-satunya sumber kebenaran absolut, yang selanjutnya disebut dengan istilah sekularisme, yaitu mereduksi wilayah agama hanya sebagai urusan pribadi termasuk hilangnya kesakralan nilai-nilai moral dan etika sebagai penilaian kolektif masyarakat (lihat Durant, 1970). Akibatnya, masyarakat tidak memiliki mekanisme filter yang secara sosial disepakati. Sebagai gantinya, self-interest, harga, dan keuntungan menjadi kriteria utama bagi alokasi dan distribusi sumber daya untuk menstabilkan permintaan dan penawaran agregat. Hilangnya mekanisme filter yang disediakan oleh penilaian berbasis moral dan melemahnya kewajiban sosial yang diserukan agama, menyebabkan ketidakmungkinan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang penuh solidaritas terutama terkait dengan penciptaan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (Durant, 1993; Toynbee, 1987).

Konsepsi lainnya yang menjadi bangunan utama sistem ekonomi kapitalisme adalah manusia ekonomi ‘rasional’ dan ‘self –interest’ yang dianggap sebagai satu-satunya dorongan perilaku setiap agen ekonomi (Jevon, 1978; Friedman,1962; Edgeworth, 1881). Adam Smith berpendapat bahwa jika setiap individu dibiarkan memperturutkan kepentingan dirinya, maka ‘tangan-tangan gaib’ (invisible hand) kekuatan-kekuatan pasar melalui batas-batas yang dibuat oleh proses kompetisi akan mendorong kepentingan masyarakat seluruhnya, sehingga menimbulkan keharmonisan antara kepentingan individu dan umum (lihat Stepelevich, 1977). Dengan kata lain kepentingan diri yang tak terhambat akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Singkatnya, Adam Smith memberikan kesakralan terhadap ‘self-interest’ yang diyakininya mampu berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan ‘kesejahteraan’. Konsep invisble hand ini kemudian direpresentasikan dalam bentuk mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Dalam teori ekonomi, aliran pemikiran ini dikenal dengan aliran klasik yang kemudian bermetamorfosis menjadi aliran neoklasik dalam konteks perkembangan teori ekonomi kontemporer (lihat Samuelson and Nordhaus, 2009).

Harus diakui bahwa eksistensi self-interest yang didukung oleh mekanisme pasar telah menciptakan ekspansi kekayaan dan kemakmuran dalam perekonomian di negara-negara maju. Akan tetapi, kemakmuran tersebut belum berhasil menghapuskan kemiskinan atau memenuhi kebutuhan setiap orang. Ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan terus meningkat. Fenomena teraktual dari ekses buruk kesenjangan ekonomi yang diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalisme adalah gerakan Occupy Wall Street. Occupy Wall Street adalah cerminan kemarahan dan kebencian massif terhadap sistim ekonomi kapitalisme karena telah menciptakan “darwinisme ekonomi” dan melakukan ketidakadilan sistematis. David F Ruccio (Professor Ekonomi Universitas Notre Dame, USA) menulis antara tahun 1979 hingga 2007, pendapatan kelas menengah keluarga di Amerika tumbuh sebesar 40%, sementara pendapatan masyarakat miskin Amerika mencapai 20%. Namun, pada saat yang sama, pendapatan dari orang-orang superkaya yang merupakan 1% dari jumlah penduduk Amerika secara mengejutkan naik 275%, hasil dari hal ini adalah bahwa pada hari ini, pendapatan yang diterima oleh 20% orang-orang terkaya di Amerika adalah lebih tinggi dari pendapatan 80% penduduk Amerika lainnya. Sementara itu, occupywallst.org, mencatat bahwa 400 orang terkaya Amerika memiliki kekayaan melebihi total kekayaan setengah penduduk Amerika. Maka tak heran, Joseph Stiglitz mengkritik ekonomi Amerika dengan mengatakan “dari 1%, oleh 1%, untuk 1%” (http://www.vanityfair.com).

Kesenjangan ekonomi tidak hanya menjadi fenomena Amerika, tetapi kini menjadi fenomena global. Spilanne (2003) menulis bahwa pada tahun 1960, 20% penduduk dunia terkaya menikmati 75% pendapatan dunia; sedangkan 20% penduduk termiskin hanya menerima 2,3% pendapatan dunia. Pada tahun 1997 ketimpangan global itu bukan makin berkurang, namun makin parah. Sebanyak 20% penduduk terkaya itu menikmati pendapatan global makin banyak, yakni 80%. Sebaliknya, 20% penduduk termiskin menerima pendapatan global makin sedikit, yakni menjadi sekitar 1% saja. Laporan UNDP (2011), merilis bahwa seperlima orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi lebih dari 85 % semua barang dan jasa dunia. Sebaliknya seperlima penduduk termiskin hanya mendapatkan sekitar 1 persen barang dan jasa dunia. Dalam laporan pendapatannya untuk tahun 2007, pihak Exxon Mobil memperoleh keuntungan sebesar $40.6 Billion . Nilai penjualan Exxon Mobil yang mencapai $404 billion tersebut, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Hasil penelitian Brecher dan Smith, 3 orang terkaya di dunia, kekayaannya lebih dari gross domestic product (GDP) 48 negara termiskin dunia, yang berarti setara dengan seperempat jumlah total negara di dunia. Tidak kalah hebatnya, menurut penelitian Noam Chomsky, 1% penduduk dengan pendapatan tetinggi dunia setara dengan 3 miliar manusia. Di Indonesia, kekayaan dari 40 orang-orang terkaya Indonesia setara dengan kekayaan dari 60 juta penduduk termiskin (http://www.thejakartaglobe.com). Sejumlah fenomena tersebut menunjukkan bahwa efisiensi dan pemerataan masih tetap samar meskipun telah terjadi pembangunan yang cepat dan pertumbuhan luar biasa dalam kekayaan. Karena itulah, sepanjang sejarah konsep-konsep ekonomi kapitalisme tak pernah sepi dari kritik (lihat George, 2002; Carlyle, 2005; Ruskin, 2006; Dickens, 2012).

Kenyataan bahwa ada ketidakmerataan kekayaan karena pewarisan dan perbedaan akses serta perbedaan karakteristik individual telah memungkinkan pihak tertentu mengendalikan penggunaan sebagian besar sumber daya yang umumnya secara sosial kurang diinginkan. ‘Jurus’ sistem ekonomi kapitalisme yang mengandalkan mekanisme harga untuk mengatasi hal tersebut adalah sesuatu yang tidak feasible mengingat ketidakmampuan harga dalam mengerem ‘kerakusan’ dan ‘prestise’. Pasar, seperti yang dikatakan oleh Schumacher telah melembagakan individualisme dan meniadakan tanggung jawab. Bahkan, sekalipun sistem harga didukung dengan sejumlah intervensi pemerintah, sistem ini tidak akan mampu mengerem klaim individual atas sumber daya terutama terkait dengan alokasi dan distribusi sumber daya yang secara sosial diinginkan.

Secara teoritis, sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepemilikan individu terhadap alat-alat produksi dan didukung oleh kompetisi yang sehat akan menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya. Akan tetapi pada saat yang sama, kondisi tersebut juga menciptakan konglomerasi. Karenanya, sepanjang sejarah kesenjangan ekonomi yang terus menggelembung adalah  sesuatu hal yang telah menjadi ‘warna’ sistem ekonomi kapitalisme. Maka tak heran terdapat pandangan bahwa kondisi tersebut adalah hasil alami dari struktur sistem ekonomi kapitalisme yang beroperasi pada netralitas nilai. Intervensi pemerintah yang direfleksikan dalam bentuk lembaga pembentuk undang-undang termasuk lembaga operasional yang melaksanakannya tidak mampu berbuat banyak karena mereka cenderung tidak lebih hanya sekedar menjadi ‘instrumen’ dari pihak-pihak yang mendominasi penguasaan sumber daya dalam masyarakat.

Banyak ekonom yang sebenarnya telah menyadari kelemahan ‘mekanisme pasar’ untuk menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang secara sosial diinginkan. Singkatnya, mereka mengakui bahwa kerangka kerja normatif, dan struktur ekonomi dengan segala institusinya tidak bisa dipisahkan dari kesenjangan yang saat ini terus berlangsung. Kondisi tersebut telah mendorong lahirnya berbagai varian lain sistem ekonomi kapitalisme seperti aliran Keynesian, aliran moneteris, aliran institusionalisme, negara kesejahteraan, dan lain-lain (lihat Hausman, 2008). Akan tetapi, sejarah membuktikan bahwa varian tersebut juga gagal karena sebenarnya modifikasi yang dilakukan tidak mengubah prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi kapitalisme terutama terkait dengan pandangan dunia sistim ekonomi kapitalisme. Modifikasi yang dilakukan Keynes misalnya, hanya mendorong kesempatan kerja penuh, dan sebagaimana sejarah mencatat bahwa ekonomi Keynesian telah menciptakan krisis akibat laju inflasi yang terus meningkat sejak tahun 1970-an. Sementara itu, negara kesejahteraan sebagai sintesa dari ekonomi pasar dan Keynesian telah berupaya mengatasi hal tersebut melalui peran seimbang pemerintah dalam ekonomi dan peran ‘kesejahteraan’ melalui regulasi yang tepat dan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan. Akan tetapi pengeluaran-pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar, telah menyebabkan pengurangan pengeluaran pada sektor swasta dan pemerintah di bidang-bidang lainnya sehingga seperti merupakan counter attack bagi negara kesejahteraan. Solusi yang mungkin adalah pengurangan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan. Akan tetapi, pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah mungkinkah mengurangi pengeluaran untuk kesejahteraan atau meninggalkan tujuan untuk mencapai kesempatan kerja penuh dan laju partumbuhan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang dalam sebuah masyarakat demokratis, dimana tujuan-tujuan humanitarian masyarakat masih hidup? Mengingat hal tersebut tidak mungkin, maka hal ini menunjukkan adanya kelemahan epistemologis dan metode keseluruhan sistem ekonomi kapitalisme sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Sistem Ekonomi Sosialisme  

Sistem ekonomi sosialisme merupakan antitesa sistem ekonomi kapitalisme yang berkembang pada abad ke-19 sebagai reaksi atas alokasi sumber daya yang memihak golongan kaya sehingga terjadi ketidakadilan yang direfleksikan oleh kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan. Sistem ekonomi sosialisame memiliki sejumlah varian antara lain utopina, fabian, syndicalist, guild, marxis, market, democratic, dan lain-lain (lihat Hausman, 2008). Dalam esai ini tidak akan dipaparkan perbedaan varian-varian tersebut, tetapi hanya menyajikan karakteristik-karakteristik umum dari sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme memiliki 3 (tiga) prinsip utama yaitu mewujudkan kesamaan (equality), menghapus kepemilikan individu (private property) secara keseluruhan atau sebagian, dan mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Secara praktis, penerapan prinsip-prinsip tersebut memiliki ragam yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan varian-varian sistem ekonomi sosialisme. Akan tetapi, varian-varian tersebut pada dasarnya berpijak pada ideologi Marxisme yang dikemukakan Karl Marx (Lihat Hausman, 2008; Hutchison, 2000).

Marxisme adalah suatu sintesis dari berbagai arus ideologi sekuler yang berkembang pada awal dan pertengahan abad ke-19, seperti pikiran-pikiran sekuler gerakan pencerahan, dialektika Hegel, materialisme Feurbach, teori perang kelas dari Michelet, doktrin ekonomi dari Adam Smith dan David Ricardo, serta slogan-slogan militan revolusi perancis. Marx mencoba mendiagnosa kondisi manusia dalam masyarakat dan mencoba menformulasikan strategi untuk mencapai yang disebut dengan ‘kesejahteraan’. Dia menggunakan sejumlah konsep seperti alienasi, eksploitasi, nilai surplus, kepemilikan barang oleh swasta, perjuangan kelas, perbudakan upah, dan determinisme ekonomi.

Konsep pokok dalam Marxisme adalah alienasi yang timbul dalam masyarakat kapitalis karena eksploitasi kaum borjuis terhadap kaum proletariat (buruh). Menurut Marx, semua nilai ekonomi sebenarnya berasal dari kaum proletar, tetapi mereka mendapatkan tidak lebih dari upah subsistence. Surplus ekonomi dalam bentuk profit hanya dinikmati oleh kaum borjuis sehingga mereka memiliki posisi yang kuat dan menempatkan kaum proletar dengan daya tawar yang rendah atau menurut Marx kepada suatu keadaan perbudakan upah abadi. Proses ini pada akhirnya akan memicu timbulnya dehumanisasi sehingga menyebabkan terjadinya alienasi dan kaum proletar tidak mampu mengembangkan potensi kemanusiaannya secara penuh. Selain itu proses tersebut membentuk dua kelas sosial yang bersifat antagonis sehingga akan selalu terjadi perang kelas yang menurut Marx merupakan konsekwensi yang tak dapat dihindari dalam sejarah kehidupan manusia (determinisme ekonomi). Determinisme ekonomi menyatakan bahwa kehidupan manusia tidak ditentukan oleh gagasan-gagasan tentang manusia termasuk agama, negara, moral, etika, dan lain-lain, tetapi oleh kondisi kehidupan ekonomi mereka. Karena itu, kewajiban manusia menurut Marx adalah menghapuskan semua keadaan yang menyebabkan manusia dilecehkan, diperbudak, dan ditinggalkan sebagai makhluk terhina dan satu-satunya cara untuk menghilangkan hal tersebut adalah dengan menghapus kepemilikan barang, yang dapat ditempuh melalui suatu revolusi sosial.

Konsepsi Marxisme seperti diuraikan di atas telah banyak mendapatkan kritik karena adanya dualisme dalam filsafat Marxisme yaitu di satu sisi terdapat penekanan yang berlebihan terhadap aspek determinisme ekonomi yang sangat pesimistis, ekploitasi dan konflik kelas yang tidak memiliki jalan keluar. Di sisi lain terdapat arus idealis yang mencari jalan keluar kemanusiaan dari determinisme ekonomi. Selain itu, konsep Marx tentang materialisme sejarah menganggap tidak adanya fitrah manusia, padahal konsep alinenasi hanya dapat dihadapi dengan eksistensi fitrah manusia. Kedua aspek tersebut sering dipandang sebagai inkonsistensi yang terjadi dalam Marxisme.

Sejarah membuktikan bahwa sistem ekonomi sosialisme khususnya yang pernah diterapkan oleh Uni Soviet (sekarang Rusia) mengalami kegagalan. Seperti halnya kapitalisme, kegagalan tersebut bukanlah suatu peristiwa aksidental melainkan kesalahan ‘bawaan’ yang melekat pada sistem ekonomi sosialisme baik pada tataran normatif maupun struktur atau kelembagaannya. Sentralisasi produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi sosialisme telah menciptakan inefisiensi yang demikian besar, seperti yang ditulis Busky (2002) bahwa selama berlakunya sistem ekonomi sosialisme di Uni Soviet termasuk setelah keruntuhannya dan pecah menjadi beberapa negara, negara-negara tersebut menggunakan energi dua setengah kali lebih banyak dari negara-negara OECD untuk setiap unit output yang diproduksi. Inefisiensi tersebut dipicu oleh tidak adanya insentif dan mekanisme untuk berproduksi dengan efisien seperti kedaulatan konsumen dan kompetisi.

Raison d’etre utama sistem ekonomi sosialisme adalah pemerataan, tetapi dalam kenyataan praktisnya sosialisme hanya mampu mengurangi sedikit ketidakmerataan. Kaum buruh yang tidak mempunyai hak milik, tetap sebagai buruh yang tidak memiliki faktor produksi. Mereka dipisahkan dari pusat-pusat kekuasaan, lebih jauh dari sistem ekonomi kapitalisme dimana mereka masih mendapat sedikit pengaruh melalui perserikatan kaum buruh, media massa, dan pemilu. Impian untuk menguasai atau memiliki sarana produksi dan yang diproduksi tak pernah ada, sehingga secara de facto keadaan kaum buruh dalam sistem ekonomi sosialisme justru lebih buruk dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme. Perbudakan upah yang ingin dihapuskan oleh Karl Marx bahkan terus berlanjut dengan tingkat intensitas yang lebih besar. Kekuasaan telah menjadi alat penindasan buruh dalam sosialisme, hingga seorang buruh hanya punya pilihan apakah dia tetap bekerja dengan ketidakadilan dalam kekuasaan yang tiranik atau memperjuangkan hak-haknya yang membawanya menjadi penghuni kamp konsentrasi.

Kesenjangan sosial dan perbedaan kelas juga masih tetap ada. Sentralisasi alokasi dan distribusi sumber daya oleh negara telah menciptakan kelas baru pengontrol negara, yang berbeda dengan kelas kaum buruh. Tidak adanya falsafah moral dan agama, melainkan hanya mendasarkan pada dialektika telah memunculkan dominasi kelas pengontrol negara atas kelas sosial yang lain. Pada akhirnya kegagalan moral, kesenjangan sosial dan akses yang berbeda sebagai akibat perbedaan kelas juga menjadi ‘warna’ sistim ekonomi sosialisme. Akumulasi kegagalan tersebut telah menyebabkan sistem ekonomi sosialisme mengalami revisi yang hampir menghilangkan identitas aslinya menjadi bentuk lain kapitalisme. Dalam konteks kontemporer, salah satu bentuk revisi tersebut adalah seperti yang terjadi di Cina yang disebut dengan istilah kapitalisme autokrasi (lihat Kagan, 2008).

Sebagian kalangan menilai bahwa revisi sistem ekonomi sosialisme yang tampaknya bergerak menuju sistem ekonomi kapitalisme tentu pada akhirnya akan menghilangkan raison d’etre sistem ekonomi sosialisme sekaligus mengulangi kegagalan sistem ekonomi kapitalisme. Kesimpulan ini mungkin ‘debatable’ jika melihat potret ‘kemajuan’ pembangunan ekonomi seperti di Cina atau beberapa negara komunis di Amerika Latin yang sebelumnya menerapkan sistem ekonomi sosialisme dan kemudian melakukan beberapa ‘penyesuaian’. Kesimpulan ini perlu diuji dengan pertanyaan apakah dengan mengambil beberapa elemen tertentu dari kapitalisme (yang dia sendiri juga telah gagal), dapat menciptakan restrukturisasi revolusioner yang diperlukan dalam mewujudkan ‘kesejahteraan’, atau mungkinkah revisi sistem ekonomi sosialisme tersebut mampu mencapai alokasi dan distribusi sumber daya yang secara sosial diinginkan tanpa perubahan pandangan dunia yang berfungsi sebagai mekanisme filter self-interest dan vested interest. Sejauh ini, penulis berpandangan bahwa selama revisi tersebut didesain dalam kerangka ‘netralitas nilai’ (dan ini tampaknya yang terjadi), maka kegagalan sistem tersebut hanyalah persoalan waktu.

Mencari Sistim Ekonomi Indonesia yang ‘Mensejahterakan’

Sering dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, juga bukan negara sekular, bukan negara sosialis, juga bukan negara kapitalis. Jadi Indonesia negara apa? Ketidakjelasan basis ideologi inilah yang kemudian memunculkan wilayah ‘abu-abu’ dalam sistem ketatanegaraan termasuk sistem ekonomi dan akhirnya cenderung ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah yang berkuasa. Sepanjang sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia selama ± 67 tahun, sistim ekonomi yang berlaku Indonesia cenderung seperti ‘pasal karet’ mengikuti platform politik pemerintah yang berkuasa (lihat Kuntjoro-Jakti, 2012). Sistim ekonomi yang berlaku pada era orde lama, orde baru, dan era reformasi mengklaim dirinya sesuai dengan konsepsi normatif konstitusi yaitu pancasila dan UUD 1945. Padahal, dalam kenyataannya sistim ekonomi yang berlaku pada tiga era tersebut benar-benar berbeda, yaitu orde lama cenderung bercorak sosialisme, orde baru bercorak kapitalisme, dan orde reformasi bercorak kapitalisme-liberal atau sering juga disebut dengan istilah open–market democrachy.

Terlepas dari beragamnya sistim ekonomi yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, pertanyaan yang paling penting adalah apakah dengan pilihan sistem ekonomi yang diterapkan, Indonesia telah mampu mewujudkan apa yang disebut dengan ‘kesejahteraan’? Jika merujuk pada sasaran-sasaran materiil seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hampir dipastikan kita akan menjawab bahwa Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang disebut “kesejahteraan”. Kita mungkin dapat berbangga dengan sejumlah kinerja ekonomi Indonesia seperti kenaikan rating dalam investment grade yang berarti Indonesia dinilai layak menjadi tempat investasi dengan risiko yang relatif terkendali oleh investor internasional, atau dengan ukuran GDP yang besar dan ditambah dengan komentar-komentar sejumlah ekonom mengenai kebangkitan ekonomi Asia Tenggara sebagai kekuatan baru ekonomi dunia, dan secara khusus Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang dominan di kawasan ini. Tetapi, prestasi ini menjadi ironi jika melihat sejumlah data lain tentang ekonomi Indonesia. Misalnya, jika melihat data yang dikeluarkan oleh LPS terkait perkembangan jumlah simpanan di perbankan yang mendapat jaminan penuh dan tidak mendapat jaminan penuh. Dari jumlah total rekening 101.503.564, sebanyak 136.890 di antaranya tidak mendapatkan jaminan penuh dari LPS. Hal itu disebabkan nilai saldo melebihi batas penjaminan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2 miliar. Saldo total dari keseluruhan rekening yang tidak mendapat jaminan penuh tersebut mencapai Rp. 1.436.45 triliun.Adapun jumlah saldo total dari seluruh rekening (101.503.564) mencapai Rp. 2.803.32 triliun. Artinya, separoh lebih dari jumlah saldo total seluruh rekening hanya dikuasai oleh 136.890 rekening (http://www1.lps.go.id). Data ini memunculkan pertanyaan besar mengenai distribusi kemajuan ekonomi yang diperoleh Indonesia.

Di tahun 2011 sejumlah survei mengemukakan adanya peningkatan nilai kekayaan orang-orang kaya di Indonesia. Majalah Forbes misalnya pada November 2011 merilis 40 daftar orang terkaya di Indonesia dengan akumulasi kekayaan US$ 85,1 miliar (www.forbesindonesia.com). Angka tersebut naik 16% dari tahun 2010. Dengan kata lain, nilai kekayaan mereka setara dengan 11 persen total PDB Indonesia yang tahun 2011 mencapai US$752 miliar. Hebatnya, tiga orang terkaya dari daftar tersebut tersebut memiliki total kekayaan US$32,5 miliar. Berbagai laporan lembaga lainnya seperti Nomura, Credit Suisse Research Institute, Certified Wealth Manager’s Association, dan lain-lain juga memiliki kesimpulan yang sama bahwa jumlah orang kaya di Indonesia beserta asetnya semakin tinggi. Namun di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Menurut BPS, penduduk miskin Indonesia tahun 2011, dengan pengeluaran kurang dari 230 ribu, mencapai 30 juta jiwa (http://www.bps.go.id). Jika ditambahkan dengan penduduk ‘hampir miskin’ yang pengeluarannya antara Rp 233-280 ribu, jumlahnya meningkat menjadi 57 juta orang atau 24% dari total penduduk Indonesia. Jumlah itu membengkak jika menggunakan standar kemiskinan internasional yakni kurang dari US$2 perhari. Menurut laporan Bank Dunia, pada tahun 2009, sebanyak 50,7%  atau lebih dari separuh penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin (World Bank, World Development Indicators 2011). Selain itu, potret rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia juga terlihat dari peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang dikeluarkan oleh UNDP. Posisi Indonesia berada pada urutan ke-124 dari 187 negara (http://www.undp.or.id). Posisi tersebut lebih rendah dari beberapa negara Afrika. Ini membuktikan bahwa meskipun Indonesia masuk ke dalam anggota G-20, kelompok negara-negara yang memiliki GDP terbesar dunia, namun tingkat kesejahteraan rakyatnya masih relatif rendah.

Ketidakmerataan distribusi pembangunan ekonomi mungkin diperparah dengan keberagaman Indonesia secara geografis. Istilah “pusat dan daerah” ataupun “barat dan timur” seringkali muncul untuk menggambarkan perbedaan keduanya. Pusat dan Indonesia kawasan barat dinilai memiliki perekonomian yang maju, tak sebanding dengan perkembangan beberapa daerah di kawasan Indonesia timur yang lambat. Pertanyaannya, apakah Indonesia timur tidak sekaya Indonesia barat? Tentu tidak. Indonesia timur justru memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ketimpangan yang terjadi tidak jarang menimbulkan tindakan anarkis di masyarakat. Beberapa aksi protes oleh masyarakat kepada investor asing yang dianggap tidak adil terkadang menjadi aksi pengrusakan, pembakaran, bahkan pembunuhan. Potensi konflik yang diciptakan karena adanya ketimpangan ekonomi sangat besar melihat fenomena yang terjadi selama ini, dan telah menjadi masalah klasik dari dulu hingga kini.

Pertanyaan yang selanjutnya mengemuka adalah mengapa Indonesia belum dapat mewujudkan apa yang disebut “kesejahteraan” bagi rakyatnya? Mengapa ada jurang kesenjangan yang begitu besar dan cenderung tak bisa diatasi? Atau paling tidak mengapa Indonesia tidak memiliki standar kehidupan relatif yang sama dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, atau beberapa negara lain di dunia yang memulai fase kemerdekaan yang sama? Apakah Indonesia kekurangan sumber daya alam? Atau kekurangan sumber daya manusia? mayoritas orang yang mengenal Indonesia tentu akan menjawab bukan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Setiap tahun putra-putri terbaik Indonesia memenangkan sejumlah kontes ilmiah Internasional seperti olimpiade fisika, kimia, matematika, dan lain-lain. Singkatnya, dengan memperhatikan unsur-unsur demografi, geografi, dan sejarah seharusnya Indonesia telah tumbuh menjadi sebuah negara yang ‘adidaya’ sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Adanya potensi yang berbanding terbalik dengan kenyataan ini tentu menantang rasionalitas kita, apa yang salah dengan pembangunan ekonomi di Indonesia? Mengapa Indonesia tidak mampu bangkit menjadi sebuah bangsa yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya?

Jawaban atas persoalan tersebut, salah satunya dapat dijelaskan oleh pilihan sistem ekonomi yang diterapkan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketidakjelasan konsepsi ideologis telah menyebabkan tidak adanya konsepsi-konsepsi operasional pembangunan ekonomi yang baku sehingga memunculkan kesenjangan-kesenjangan yang besar antara gambaran ideal tatanan masyarakat yang diwujudkan dengan struktur/kelembagaan yang dibangun. Ketidakjelasan konsepsi ideologis tersebut juga berdampak terhadap pilihan-pilihan kebijakan pembangunan ekonomi yang ‘diklaim’ sebagai strategi yang tepat dan sesuai secara sepihak oleh pemerintah yang berkuasa (Lebih jauh lihat Kuntjoro-Jakti, 2012).

Harus diakui bahwa Pancasila yang diklaim sebagai basis ideologi, sebenarnya baru sekedar falsafah, atau dengan kata lain belum berupa ideologi yang lengkap sehingga dapat diinterpretasikan sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pancasila tidak memiliki ‘concept of man’ dan ‘concept of society’ sehingga dalam konteks ekonomi, Pancasila tidak dapat memberikan kejelasan batasan ‘pasar’ dan peran ‘negara’ dalam perekonomian. Implikasi praktis ketidakjelasan basis ideologi tersebut menyebabkan perencanaan pembangunan ekonomi bersifat sporadis mengikuti platform politik pemerintah yang berkuasa, dan kebijakan ekonomi yang diambil cenderung didominasi pertimbangan ‘rente ekonomi’ dan ‘popularitas politik’. Banyak contoh yang dapat kita ajukan untuk menggambarkan hal tersebut terutama dalam peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah. Misalnya, apakah UU Penanaman Modal (yang memungkinkan pihak asing melakukan investasi di segala bidang nyaris tanpa hambatan), UU Migas (yang cenderung merugikan peran Pertamina sebagai BUMN dalam pengelolaan migas), atau UU Sumber Daya Air (yang mentransformasi air bukan hanya dalam fungsi sosial tetapi juga komersial) dan banyak lagi UU serta kebijakan lain adalah pancasilais? atau apakah kebijakan pemerintah menjual Indosat kepada pihak asing dan menyerahkan blok kaya minyak di Cepu kepada Exxon Mobil, bukan kepada Pertamina, adalah kebijakan yang Pancasilais? Demikian pula dengan kekayaan alam lainnya seperti emas, perak, tembaga, timah dan nikel yang dimonopoli pihak asing dan segelintir swasta domestik, sedangkan peran BUMN sebagai perwujudan milik rakyat semakin terpinggirkan. Singkatnya, pancasila tidak dapat memberikan jawaban seberapa besar ‘pasar’ diberikan ruang atau seberapa kuat negara ‘mengendalikan’ perekonomian. Tak heran, konsepsi tentang Ekonomi Pancasila yang dulu pernah digagas oleh sejumlah orang seperti Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, Prof. Mubyarto tidak pernah terwujud. Akibatnya, sulit mendefinisikan bagaimana seharusnya alokasi dan distribusi sumber daya dalam perekonomian. Dalam konteks negara, sulit membayangkan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia, yang juga tentu berdampak terhadap upaya menciptakan kesejahteraan rakyat yang semakin jauh dari harapan.

Ketidakjelasan konsepsi ideologis menyebabkan arah pembangunan ekonomi Indonesia bersifat pragmatis dan ‘didikte’ oleh sistem ekonomi yang berlaku dominan secara global. Kenyataannya, meski diklaim bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem ekonomi campuran yaitu perpaduan antara peranan pemerintah/negara dan peranan pasar, tetapi tampaknya mayoritas kebijakan pemerintah didominasi oleh kutub kapitalisme-liberal dan semakin mengarah pada open market democrachy. Pilihan ini tentu memiliki sejumlah konsekwensi terutama terkait dengan kelemahan ‘struktural’ yang pasti terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Terlebih lagi, Indonesia menerapkan sistem tersebut tanpa ada revisi ‘struktural’ yang berarti. Maka tak heran ‘potret’ pembangunan ekonomi di Indonesia sepanjang sejarah kemerdekaan belum pernah mampu mewujudkan kesejahteraan.

Jika kemudian ada pertanyaan, pilihan sistem ekonomi seperti apa yang dapat mewujudkan ‘kesejahteraan’ bagi masyarakat Indonesia? Tidak ada jawaban yang pasti dari pertanyaan tersebut. Akan tetapi, menurut penulis paling tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan pilihan sistem ekonomi yang memberikan hasil lebih baik secara sosial dibandingkan dengan keadaan saat ini. Menurut penulis, hal terpenting yang harus ada dari suatu pilihan atau formulasi sistem ekonomi adalah apakah sistem tersebut memiliki pandangan dunia yang dapat berfungsi sebagai mekanisme filter atau kriteria moral dalam melakukan alokasi dan distribusi sumber daya. Karena apabila harta benda menjadi tujuan itu sendiri, maka akan menciptakan ketidakmerataan, ketidakseimbangan, dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi ‘kesejahteraan’ masyarakat di masa sekarang maupun generasi yang akan datang. Komitmen moral untuk pencapaian tujuan-tujuan kesejahteraan dapat membantu adanya alokasi dan distribusi sumber daya yang tidak mungkin disediakan oleh sistem harga dan pasar dalam suatu lingkungan sekuler. Oleh karenanya, segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan moral tersebut harus ditempatkan sebagai kebutuhan sebagaimana kebutuhan lainnya, dan setiap alokasi dan distribusi sumber daya yang tidak dapat merealisasikan hal tersebut harus dianggap sebagai tidak efisien atau merata (adil).

Mekanisme filter disediakan oleh agama atau kepercayaan transendental dalam bentuk keimanan kepada Tuhan. Imanlah yang meletakan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar, memungkinkan umat manusia berinteraksi satu sama lain dalam suatu pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama. Iman memberikan suatu filter moral bagi alokasi dan distribusi sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, serta sebagai pendorong untuk mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Tanpa adanya dimensi keimanan dalam keputusan yang dibuat manusia, maka tidaklah mungkin diwujudkan efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber daya untuk mengurangi ketidakseimbangan makroekonomi dan ketidakstabilan ekonomi atau memberantas kejahatan, keresahan, ketegangan, dan berbagai degenerasi sosial.

Dalam konteks Indonesia saat ini, mekanisme filter tersebut tidak tampak dalam pembangunan ekonomi karena dominannya ideologi sekuler yang mendasari kehidupan masyarakat dalam bentuk feodalisme dan kapitalisme. Segala problematika ekonomi dipecahkan melalui kebijakan-kebijakan dalam perspektif sekularis dari sistem-sistem yang sedang berjalan. Akibatnya, kondisi kehidupan masyarakat justru semakin bertambah buruk seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Menurut penulis, sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara maju termasuk sistem ekonomi kapitalisme tidak dapat menjadi model bagi pembangunan ekonomi di Indonesia karena ketiadaan mekanisme filter yang dapat menjamin terwududnya alokasi dan distribusi sumber daya yang efisien dan merata. Indonesia perlu memformulasi kembali sistem ekonominya dengan menggabungkan beberapa elemen tertentu dari kapitalisme dan sosialisme yang didukung oleh integrasi nilai-nilai agama sebagai mekanisme filter. Rekonstruksi ini tentu bukan pekerjaan mudah, memicu banyak perdebatan dan mungkin membutuhkan waktu yang tidak pendek. Akan tetapi kesempatan untuk perubahan takkan pernah terjadi jika hal tersebut tidak dilakukan. Di atas bangunan konstruksi sistem ekonomi yang baru inilah kemudian disusun konsepsi-konsepsi operasional pembangunan ekonomi yang baku dengan mempertimbangakan aspek-aspek demografi, geografi, dan sejarah termasuk food security, energy security, dan environmental security.

Kesimpulan

Sistem ekonomi yang dapat mewujudkan ‘kesejahteraan’ bagi Indonesia bukanlah sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme ataupun revisi dari keduanya. Juga bukan sistim ekonomi yang saat ini diterapkan di negara-negara maju. Sistem-sistem tersebut takkan pernah mampu mewujudkan kesejahteraan karena adanya kelemahan ‘struktural’ yang disebabkan oleh inkosistensi sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan dengan pandangan dunia-nya, yaitu tidak adanya mekanisme filter yang dapat menjamin terwududnya alokasi dan distribusi sumber daya yang efisien dan merata. Sistim ekonomi yang dapat ‘mensejahterakan’ Indonesia paling tidak memberikan hasil lebih baik secara sosial dibandingkan dengan keadaan saat ini adalah sistim ekonomi yang memiliki pandangan dunia yang dapat berfungsi sebagai mekanisme filter atau kriteria moral dalam melakukan alokasi dan distribusi sumber daya, dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan memformulasi ulang sistem ekonomi Indonesia saat ini dalam bentuk gabungan sejumlah elemen dari sistim ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang didukung oleh integrasi nilai-nilai agama sebagai mekanisme filter. Selanjutnya, di atas bangunan konstruksi sistem ekonomi yang baru inilah dapat disusun konsepsi-konsepsi operasional pembangunan ekonomi yang baku dan dapat memberikan ‘kesejahteraan’.

 

Catatan Kaki:

1 perdebatan konsepsi kesejahteraan dalam ilmu ekonomi terkait dengan adanya pandangan yang menyamakan kesejahteraan dalam ekonomi normatif dengan kepuasan preferensi dalam ekonomi positif (lihat Hausman, 2008).

2 Aliran pemikiran ekonomi sangat beragam dan kompleks. Umumnya, para ekonom mengklasifikasi pemikiran ekonomi dalam tiga kelompok, yaitu neoklasik ortodoks, institusionalis, dan radikal. Duhs (2006) menyebutkan bahwa pembagian ini misalnya dilakukan oleh Ward (1979); Cole, Cameron and Edwards (1983). Bahkan, kalaupun diklasifikasikan menjadi dua kelompok, orthodox dan mainstream, masing-masing kelompok tersebut masih memiliki ragam varian yang cukup banyak (lihat Davis, Hands, and Maki (1998).    

 

Referensi:

Adam Smith, “Invisible Hand” in L.S. Stepelevich. 1977. The Capitalist Reader  Arlington House Publishers. New York

Burt, Edwin A. 2003. The Metaphysical Foundations of Modern Science. Dover Publications

Busky, Donald F. 2002. Communism in History and Theory: From Utopian Socialism to the Fall of the Soviet Union. Praeger Publishers. USA

Breit, W. et al. 1986. Readings in microeconomics. Times Mirror/Mosby College Pub. USA

Brinton, Crane. 1967. Enlightenment, in  Encyclopedia of Philosophy vol. 2, p. 521.

Carlyle, T. et. al. 2005. Past and Present. University of California Press. USA

Chapra. 1992. Islam and the Economic Challenge. International Institute of Islamic Thought

Dickens, Charles. 2012. Hard Times. CreateSpace

Durant, Will. 1970. The Story of Philosophy. Washington Square Press. USA

Durant, Will. 1993. The Story of Civilization. Mjf Books

Edgeworth, F. Y. 1881. Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences. C. K. Paul

Friedman, Milton and Rose Friedman. 1979. Free to Choose: A Personal Statement. Penguin Books.  London

Friedman, M. 2002. Capitalism and Freedom. University of Chicago Press. USA

Galbraith, J. Kenneth. 1999. The Affluent Society. Penguin Books.  London

George, Henry. 2002. Progress & Poverty: an Inquiry into the Cause of Industrial Depressions, and of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy. Adamant Media Corporation

Greenberg, Edward S. 1974. Serving the FewCorporate Capitalism and the Bias of Government Policy. Wiley. New York

Hausman, D., 2008. The Philosophy of Economics. 3rd edition. Cambridge University Press. New York

Hutchison, T. 2000. On the Methodology of Economics and the Formalist Revolution. Cheltenham: Edward Elgar

Jevons, W. S. 1978. The Theory of Political Economy. Hayes Barton Press

Kagan, Robert. 2008. The Return of History and the End of Dreams. Knopf. USA

Keynes, John Maynard. 1963. Essays in Persuasion. W.W.Norton & Co. New York. pp. 358-373.

Kuntjoro-Jakti, Prof. (Emeritus) Dorodjatun. 2012. Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21. Pustaka Alvabet. Jakarta

Lovejoy, Arthur O. 1964. The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.

Offe, Claus. 1984. Contradictions of the Welfare State. Hutchinson. London

Ruskin, John. 2006. Unto This Last. Cosimo Classics.

Sachs, Jeffrey. 2005. The End of Poverty:How We Can Make It Happen In Our Lifetime. Penguin Press.  London

Samuelson, P.A and Nordhaus, William D. 2009. Economics. 12th Edition. McGraw-Hill Book Company. Singapura

Spilanne, James J. 2003. “Industri Ringan Kaki : Neoliberalisme dan Investasi Global”, dalam I. Wibowo & Francis Wahono (Ed), Neoliberalisme, (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas)

Toynbee, Arnold J. 1987. A Study of History. Oxford University Press. USA

Ward, Benyamin. 1972. What’s Wrong with Economics. Macmillan.

www.occupywallst.org

www.bps.go.id

www.forbesindonesia.com

www1.lps.go.id

www.thejakartaglobe.com

www.vanityfair.com

www.wikipedia.org

FILSAFAT ILMU EKONOMI ADALAH BAGIAN INTEGRAL DARI FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN (PHILOSOPHY OF SCIENCE)


Oleh: La Ode Sabaruddin 

Pendahuluan

Refleksi filosofis ilmu ekonomi mungkin telah berkembang seiring dengan perjalanan sejarah hidup manusia seperti yang diungkapkan oleh Karl Marx bahwa pangkal dari semua kegiatan manusia adalah hubungan produksi1. Akan tetapi menurut Backhouse (2002), pembahasan ini baru mengemuka sejak aktivitas ekonomi menjadi objek kajian tersendiri di abad ke-18, misalnya dalam karya yang dikemukakan oleh Cantillon (1755), David Hume (1752), dan paling berpengaruh adalah karya Adam Smith, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Pada masa- masa awal, ilmu ekonomi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari moral science, sehingga pembahasan filosofisnya pun ditinjau dari perspektif filsafat moral2. Dalam konteks perkembangan ilmu ekonomi kontemporer, pembahasan aspek filosofis ilmu ekonomi semakin kompleks dengan berkembangnya beragam aliran pemikiran ekonomi3. Bahkan, kalaupun diklasifikasikan menjadi dua kelompok, orthodox dan mainstream, masing-masing kelompok tersebut masih memiliki ragam varian yang cukup banyak4. Adanya keragaman ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi para ekonom maupun filosof dalam membahas filsafat ilmu ekonomi.

Filsafat ilmu ekonomi meliputi pembahasan tentang aspek konseptual, metodologi, dan etika yang berkaitan dengan disiplin ilmu ekonomi (Hausman, 2008; Caldwell, 1993). Fokus utamanya adalah aspek metodologi dan epistemologi yang meliputi metode, konsep, dan teori yang dibangun oleh para ekonom untuk sampai pada yang disebut “science” tentang proses ekonomi. Filsafat ekonomi juga berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai etika menjadi bagian argumentasi dalam ilmu ekonomi seperti kesejahteraan, keadilan, dan adanya trade-off diantara pilihan-pilihan yang tersedia. Pertanyaan yang selanjutnya mengemuka adalah apakah dimensi filsafat ilmu ekonomi tersebut menghasilkan pengetahuan empiris yang menjadi dasar teoritis ilmu ekonomi sehingga dapat diklaim bahwa filsafat ekonomi adalah bagian integral dari filsafat ilmu pengetahuan. Pembahasan tentang pertanyaan ini telah berlangsung lama dan menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ekonom dan filosof hingga saat ini.

Perdebatan tentang apakah filsafat ekonomi mengikuti pola metodologis dan epistemologis seperti halnya dalam filsafat ilmu atau memiliki pola tertentu yang terpisah sudah terjadi sejak abad ke 18, dan menjadi lebih intensif di tahun     1970-an terutama ketika ideologi Kuhnsian, Popperian, dan Lakatonian masuk dalam pembahasan tentang ekonomi (Blaugh, 1992). Banyak yang mencoba menjelaskan perdebatan tersebut dan hasilnya lebih condong kepada pandangan bahwa filsafat ekonomi memiliki klaim yang kuat sebagai bagian dari filsafat ilmu pengetahuan5. Sekalipun demikian, terdapat beberapa pandangan minor yang tetap ‘menyangsikan” kesimpulan tersebut, dan memandang bahwa pembahasan tentang filsafat ekonomi harus dilakukan secara terpisah dari filsafat ilmu pengetahuan, misalnya Hutchison (2000). Dalam makalah ini, penulis mencoba menyajikan perdebatan tersebut dan menguraikan tantangan yang dihadapi filsafat ilmu ekonomi dalam mengokohkan klaim ‘scientific’ ilmu ekonomi dari perspektif filsafat ilmu pengetahuan. Bagian pertama akan menjelaskan tentang permasalahan metodologis dan epistemologis yang dihadapi ilmu ekonomi dalam perspektif ilmu pengetahuan sebagai dasar pembahasan. Bagian kedua adalah tinjauan literatur tentang filsafat ekonomi dan sejumlah perdebatan yang terjadi di kalangan ekonom dan filosof terkait hubungan antara filsafat ekonomi dan filsafat ilmu pengetahuan. Bagian ketiga adalah kesimpulan yang sekaligus juga menyajikan pandangan pribadi penulis tentang keterkaitan filsafat ekonomi dan filsafat ilmu pengetahuan.

Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Ilmu Ekonomi

Filsafat dan Ilmu adalah dua kata yang saling berkaitan baik secara substansial maupun historis. Kelahiran suatu ilmu tidak dapat dipisahkan dari peranan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Filsafat ilmu pengetahuan berkaitan dengan pembahasan bagaimana disiplin ilmu tertentu menghasilkan pengetahuan, memberikan penjelasan dan prediksi, serta pemahaman yang melatarbelakangi suatu disiplin ilmu6. Dengan kata lain, filsafat ilmu pengetahuan merupakan telaah secara filsafati yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat sains empirikal, seperti (1) Obyek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tersebut dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?  Pertanyaan –  pertanyaan ini disebut landasan ontologis, (2) Bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu? Apa kriterianya? Cara/ teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Pertanyaan-pertanyaan ini disebut landasan epistemologis, (3) Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional? pertanyaan-pertanyaan ini adalah landasan aksiologis. Jika didefinisikan, filsafat ilmu pengetahuan merupakan cabang filsafat yang membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, pengetahuan, metode-metode ilmiah, serta sikap etis yang harus dikembangkan oleh para ilmuwan, yang berfungsi sebagai sarana pengujian penalaran sains; merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan; serta memberikan landasan logis terhadap metode keilmuan (Judistira, 2006; Salmon et. al., 1992; dan www.wikipedia.org).

Pembahasan tentang ilmu ekonomi dari perspektif filsafat ilmu pengetahuan berkaitan dengan apakah ilmu ekonomi memiliki klaim kuat sebagai sebuah disiplin ilmu tertentu yang memiliki aspek metodologis dan epistemologis yang menghasilkan pengetahuan empiris. Aspek kritis yang menjadi perdebatan tentang hal tersebut adalah terkait dengan struktur dan justifikasi teori dalam ilmu ekonomi. Secara umum, terdapat 6 (enam) permasalahan utama yang terkait dengan aspek metodologis dalam ilmu ekonomi, yaitu (Hausman, 2008):

Pertama, positive versus normative economics. Eksistensi pertimbangan normatif dalam ekonomi menimbulkan pertanyaan metodologis dari perpektif ilmu pengetahuan yang bersifat positivisme. Sebagian besar ekonom mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan pembahasan ilmu ekonomi dalam bentuk positive science untuk menghindari bias metodologis. Akan tetapi, banyak kalangan menilai bahwa pendekatan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan cenderung lemah karena selama teori ekonomi berkaitan dengan kepentingan individu dan atau masyarakat, maka pasti mengandung aspek normatif (Mongin, 2006; Haussman and McPherson, 2006; Machlup, 1969; Marwel and Ames, 1981; Frank et al, 1993; Marx, 1867).

Kedua, reasons versus causes. Teori ekonomi mengasumsikan bahwa individu bertindak rasional dan melakukan pilihan-pilihan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan ini menjadi justifikasi mengapa seseorang melakukan pilihan tertentu, dan alasan tersebut harus dimengerti oleh individu yang bersangkutan. Asumsi ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan adanya kemungkinan bahwa individu bertindak karena adanya hubungan kausal, yang disebabkan oleh kondisi tertentu sehingga tidak bertindak berdasarkan alasan rasional. Individu yang bertindak rasional didasari oleh asumsi bahwa mereka memiliki informasi yang sempurna terhadap sejumlah fakta yang relevan dengan pilihan-pilihan yang dibuatnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya kondisi ini tidak pernah terjadi, dan hal tersebut menjelaskan mengapa ilmu ekonomi tidak parallel atau berbeda dengan ilmu alam (Buchanan and Vanberg, 1989, Von Mises, 1981).

Ketiga, Social Scientific Naturalism. Dari semua ilmu sosial, ilmu ekonomi adalah yang paling mirip dengan ilmu alam. Pandangan untuk membedakan antara ilmu sosial dan ilmu alam umumnya terkait dengan tiga pertanyaan, yaitu (1) apakah ada perbedaan fundamental antara struktur dan konsep dalam hal teori dan penjelasan pada ilmu alam dengan ilmu sosial? (masalah ini terkait dengan reasons versus causes seperti telah diuraikan sebelumnya), (2) Apakah ada perbedaan fundamental dalam tujuan antara ilmu ekonomi dan ilmu alam? Sejumlah kalangan menyatakan bahwa ilmu ekonomi memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengapa suatu fenomena terjadi sehingga menciptakan adanya pengertian dan respon terhadap fenomena tersebut. Tujuan ini mengakibatkan adanya unsur subjektivitas, yang tidak terjadi dalam ilmu alam, (3) Pentingnya pilihan manusia (atau mungkin free will), menimbulkan pertanyaan apakah fenomena sosial terlalu tidak teratur sehingga sulit digambarkan dalam suatu kerangka hukum dan teori? Dengan karakter manusia yang bersifat free will, mungkin perilaku manusia sulit diprediksi. Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak perilaku manusia yang menunjukkan keteraturan, disamping adanya ketidakteraturan. Kondisi ini juga terjadi pada ilmu alam yang memiliki banyak ketidakteraturan dalam hubungan kausal.

Keempat, Abstraction, idealization, and ceteris paribus clasuses in economics. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan adanya abstraksi, idealiasasi, dan klaim kebenaran teori yang ceteris paribus. Sejumlah pertanyaan mengemuka, tentang seberapa banyak simplikasi, idealisasi, dan abtraksi dapat dilegitimasi? Bagaimana legitimasi asumsi ceteris paribus dalam ilmu pengetahuan? Sejumlah pertanyaan tersebut telah menjadi perdebatan metodologis yang mempertanyakan “scientific” dari ilmu ekonomi.

Kelima, Causation in economics and econometrics. Generalisasi dalam ilmu ekonomi didasarkan pada hubungan kausal, misalkan tentang hukum permintaan. Hubungan kausal ini juga dapat diidentifikasi dengan ekonometrika. Akan tetapi, terdapat kemungkinan adanya pertentangan analisis hubungan kausal antara yang dihasilkan oleh perubahan ekonomi dan komparatif statik terkait dengan keseimbangan ekonomi, sehingga menimbulkan pertanyaan metodologis tentang hubungan kausal mana yang akan dipilih.

Keenam, Structure and strategy of economics. Perdebatan aspek metodologis terkait dengan aspek ini adalah masuknya filosofi Kuhnsian (Kuhn, 1970) dan Lakatonian (Lakatos, 1970) dalam pembahasan tentang ekonomi.

Permasalahan-permasalan yang terkait dengan aspek metodologis tersebut telah menimbulkan banyak perdebatan tentang klaim “scientific” ilmu ekonomi dalam hal generalisasi. Bolehkah suatu ilmu pengetahuan menghasilkan generalisasi yang salah? Jika klaim tersebut tidak dapat digeneralisasi secara universal, apa dasar logis yang mendasarinya? Bagaimana mengetahui klaim yang dihasilkan dari proses tersebut salah atau bagaimana pengujian yang harus dilakukan sehingga klaim tersebut dapat diterima atau ditolak? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menjadi topik intensif yang terus mengemuka hingga saat ini.

Filsafat Ilmu Ekonomi: Upaya Mengatasi Permasalahan Metodologis dan Epistemologis serta Membuktikan Klaim “Scientific” Ilmu Ekonomi

Dalam membuktikan klaimnya sebagai ilmu pengetahuan, sejumlah ekonom telah berupaya mengatasi permasalahan metodologis tersebut untuk menunjukkan “scientific” ilmu ekonomi. Dari era Nassau Senior dan John Stuart Mill di tahun 1830-an hingga era Lionel Robbins di tahun 1930-an, terdapat konsepsi dominan di kalangan para ekonom bahwa premis atau postulat yang di kemudian hari lebih populer disebut dengan asumsi adalah cenderung dipandang sebagai sesuatu kebenaran yang mampu menggambarkan hubungan kausal dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan metode a priori. Perkembangan selanjutnya, pendekatan Mill dinilai memiliki banyak kelemahan terutama terkait dengan prediksi teori ekonomi yang tidak selalu didukung oleh bukti empiris karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Mill bahwa secara abstrak suatu teori ekonomi mungkin benar jika faktor pengganggu lainnya diabaikan. Dalam kenyataannya, faktor penganggu tersebut selalu ada dan memberikan pengaruh terhadap hubungan kausal yang terjadi. Akibatnya, konfirmasi terhadap teori ekonomi condong pada bahwa premis tersebut benar dibandingkan dengan memeriksa implikasi prediksi teori tersebut terhadap bukti empiris. Selanjutnya berkembang pendekatan lain, misalnya yang dilakukan ilmuwan Jerman dan Inggris (di abad ke-19) dan ilmuwan Amerika (di awal abad ke-20), yang berargumen bahwa premis-premis ekonomi yang berkembang tidak selalu mencerminkan realitas, sehingga diperlukan banyak studi empiris dan generalisasi hanya dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan yang diperoleh. Perdebatan tentang dua kutub ini terus mengemuka dan tidak menemukan titik temu (Hausman, 2008).

Di tahun 1950-an, perkembangan tentang kutub yang mendukung implikasi prediksi lebih mengemuka dibandingkan dengan asumsi atau kutub yang mengusung tradisi Millian. Perkembangan baru ini dipelopori oleh Machlup (1955) dan Friedman (1953) yang menyatakan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari model ekonomi tidak harus realistis, yang terpenting adalah kemampuan dari implikasi model tersebut dalam memprediksi kenyataan. Selama lebih dari dua dekade, pandangan Friedman banyak mendominasi tentang pembahasan aspek metodologis dalam ilmu ekonomi.

Perkembangan baru dalam filsafat ekonomi terjadi di tahun 1970-an, ketika filosofi Popperian, Lakatonian, dan Kuhnsian masuk dalam pembahasan tentang ekonomi (Hausman, 2008). Popperian menolak metode induksi dan memperkenalkan metode deduksi. Sekilas, pendekatan Popperian tersebut memberikan ruang tentang legitimasi simplifikasi atau bagaimana teori ekonomi dapat menemukan klaim scientific-nya. Akan tetapi, filosofi Popperian yang mensyaratkan bahwa formulasi teori harus logically falsifiable dan testable, menyebabkan adanya kemungkinan penolakan terhadap sebagian besar bahkan seluruh teori ekonomi karena adanya ceteris paribus dan asumsi-asumsi yang sering kurang realistis yang mendasari teori ekonomi (Marchi, 1988; Caldwell, 1991; Boland, 1992). Kelemahan ini selanjutnya diatasi oleh Imre Lakatos (1970) yang kemudian dikenal dengan Lakatonian, yang memperkenalkan konsep theoretically progressive. Lakatos menekankan pada appraising historical series of theories yang berbeda dengan Popperian yang bersifat appraising theories. Akibatnya, pandangan Lakatos lebih banyak diterima pada pembahasan aspek metodologis dalam ilmu ekonomi dibandingkan dengan Popperian. Sekalipun demikian, pandangan Lakatos ini belum dapat menyajikan penjelasan yang memuaskan tentang aspek metodologis dan empirikal untuk menyatakan klaim tentang “scientific” ilmu ekonomi sekuat klaim “scientific” dalam ilmu alam.

Sulitnya persoalan simplikasi dalam ilmu ekonomi memunculkan sejumlah pandangan radikal diantaranya adalah bahwa ilmu ekonomi memang tidak dapat melewati persoalan metodologis tersebut. Pelopor pandangan ini adalah Alexander Rosenberg (1992) yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi hanya dapat menghasilkan prediksi umum yang tidak tepat, dan tidak dapat menghasilkan perubahan. Lebih lanjut, menurut Rosenberg teori ekonomi hanya bernilai sebagai matematika terapan bukan sebagai teori empiris. Pandangan ini relatif memiliki dasar argumentatif mengingat ilmu ekonomi tidak dapat mencapai kemajuan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu alam. Akan tetapi, banyak kalangan menilai bahwa klaim ilmu ekonomi tidak menghasilkan kemajuan dan prediksi kuantitatif cenderung lemah. Salah satu bukti dari hal tersebut adalah kemampuan para ekonom kontemporer yang dapat memprediksi harga saham lebih baik dibandingkan dengan para ekonom di masa lalu. Pandangan radikal lainnya yang berlawanan dengan Rosenberg adalah Deidre McCloskey’s (1994) yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi tidak harus memenuhi sejumlah standar metodologis tertentu. Menurut McCloskey’s, satu-satunya kriteria yang relevan untuk menilai praktik dan produk yang dihasilkan oleh ilmu ekonomi adalah apa yang diterima oleh praktisi. Dengan kata lain, ilmu ekonomi dapat mengabaikan standar metodologis yang dikemukakan oleh para filosof. Pandangan ini dikenal dengan istilah ekonomi retoris. Banyak karya berharga dan berpengaruh yang dihasilkan oleh McCloskey’s dengan pandangan ekonomi retoris ini. Akan tetapi masalah yang dihadapi adalah kesulitan untuk mempertahankan argumentasi-argumentasi dalam studi tersebut karena tidak memiliki standar epistemologis.

Varian lain tentang pembahasan aspek metodologis dalam ilmu ekonomi adalah realisme. Terdapat dua bentuk pandangan realisme yang berkembang yaitu (1) Pandangan realism yang dikemukakan oleh Uskali Maki (2007), yang mengeksplorasi beragam realisme implisit dalam pernyataan metodologis dan bangunan teoritis yang dikemukakan oleh para ekonom, (2) Pandangan realisme yang dikemukakan oleh Tony Lawson (1997) dan Roy Bhaskar (1978) yang menyatakan bahwa seseorang yang menelusuri kekurangan yang terdapat dalam ilmu ekonomi tidak cukup hanya dengan ontologi. Menurut Lawson, fenomena ekonomi yang sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor yang berbeda, dan seseorang dapat mencapai pengetahuan ilmiah hanya berdasarkan mekanisme dan kecenderungan yang berkaitan dengan variabel yang diobservasinya.

Sepanjang sejarahnya, ilmu ekonomi telah menjadi subyek kritik dari aspek sosiologis dan metodologis. Kritik sosiologis misalnya dikemukakan oleh Karl Marx yang mengkritik ekonomi klasik. Menurut Marx, ekonomi klasik memiliki sejumlah bias ideologis dalam teori dan kebijakan ekonomi-nya sehingga akan selalu memunculkan kritik yang takkan pernah berakhir. Pengaruh ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya yang dihadapkan pada kesulitan metodologis dalam ilmu ekonomi telah memunculkan pandangan untuk merasionalisasi perilaku ekonomi berdasarkan refleksi metodologis dari perpektif sosiologis. Pelopor pandangan ini antara lain D. Wade Hands (2001), Hands and Mirowski (1998), Philip Mirowski (2002), dan E. Roy Weintraub (1991). Sekalipun demikian, seberapa baik pandangan ini masih banyak menimbulkan perdebatan.

Perkembangan lainnya terkait aspek metodologis dalam ilmu ekonomi adalah penerapan pendekatan strukturalis teori ilmiah dalam ilmu ekonomi, yang antara lain dikemukakan oleh Sneed (1971), Stegmüller et al (1981), dan Balzer and Hamminga (1989). Pendekatan ini mengemukakan sejumlah pandangan terkait adanya keragaman dan perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan menilai teori ekonomi. Selama tidak ada konsensus terkait aspek metodologis dalam ilmu ekonomi, maka ketika praktisi ekonomi tidak setuju patut dipertanyakan apakah mereka yang memiliki memahami filosofi tetapi kurang memiliki pengetahuan ekonomi dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karenanya, menurut pandangan ini mereka yang merefleksikan metodologi ekonomi harus lebih banyak memainkan peran dibandingkan dengan pihak lainnya.

Masalah metodologis lainnya dalam ilmu ekonomi adalah penggunaan pendekatan eksperimental dan non-eksperimental. Kombinasi pendekatan tersebut dinilai dapat menjembatani dikotomi antara teori ekonomi dan bukti empiris. Akan tetapi, sejumlah kalangan masih menyangsikan apakah pendekatan eksperimental dapat digeneralisasi dalam konteks non-eksperimental, termasuk kemungkinan apakah pendekatan eksperimental dapat dilakukan (Guala, 2005; Kagel and Roth, 2008).

Normative Economics

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sejumlah kalangan berpendapat bahwa sulit memisahkan pembahasan ilmu ekonomi dengan membedakan aspek positivisme dan aspek normatif karena selama teori ekonomi berkaitan dengan kepentingan individu dan atau masyarakat, maka pasti mengandung aspek normatif. Kondisi ini membawa konsekuensi pada perlunya pemahaman tentang pembahasan ekonomi normatif yang berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai etika dan moral menjadi bagian argumentasi dalam membangun ilmu ekonomi seperti kesejahteraan, keadilan, dan adanya trade-off diantara pilihan-pilihan yang tersedia.

Pertanyaan sentral dalam filsafat moral adalah menentukan secara intrinsik hal-hal apa yang baik bagi manusia. Pembahasan topik ini mendapatkan tempat yang utama mengingat pandangan moral menempatkan kesejahteraan manusia sebagai sesuatu yang penting. Konsepsi ini juga berlaku pada pandangan utilitarian maupun non utilitarian yang memiliki tujuan memaksimumkan kepuasan individu. Dalam konteks ini, ekonomi positif dapat dipertemukan dengan ekonomi normatif dengan menyamakan kesejahteraan dalam ekonomi normatif dengan kepuasan preferensi dalam ekonomi positif. Akan tetapi, terdapat sejumlah kalangan yang keberatan tentang kesamaan kesejahteraan dengan kepuasan preferensi. Menurut pandangan ini, kepuasan preferensi dapat didasari oleh suatu keyakinan yang keliru dari pengalaman masa lalu atau distorsi psikologis sehingga sulit melakukan perbandingan kesejahteraan antar individu. Selain itu, menyamakan kesejahteraan dengan kepuasan preferensi berarti menempatkan kesejahteraan individu tertentu berdasarkan preferensi individu lain, sementara kesejahteraan cenderung pada suatu konsensus kolektif tertentu yang disepakati. Diantara ekonom yang mendukung kesamaan antara kesejahteraan dengan kepuasan preferensi adalah Amartya Sen (1992). Sekalipun demikian, sebagian besar ekonom berargumen bahwa kepuasan preferensi bukan proksi empiris yang baik untuk menggambarkan kesejahteraan, walaupun mereka beranggapan bahwa kesejahteraan dapat mencerminkan kepuasan preferensi.

Konsepsi lainnya dalam ekonomi normatif adalah efisiensi. Konsepsi ini memiliki pembahasan yang cukup luas dalam ekonomi dalam hubungannya dengan kesejahteraan. Dua teorema tentang ekonomi kesejahteraan, yaitu first fundamental theorem of welfare economics menyatakan bahwa ekuilibrium yang kompetitif dapat mencapai pareto optimum (alokasi sumber daya yang efisien) dalam pasar yang sempurna. Teorema ini merepresentasikan konsepsi Adam Smith tentang invisible hand. Dalam kenyataannya, pasar yang sempurna tidak pernah terjadi atau terjadi kegagalan pasar (market failure), sehingga lahirlah second fundamental theorem of welfare economics yang menyatakan bahwa dalam konteks terjadi kegagalan pasar, ekuilibrium yang kompetitif dan memiliki properti pareto yang optimal dapat dicapai melalui lumpsum transfer. Eksistensi dua teorema telah menjadi bahan perdebatan dalam menentukan apakah akan menerapkan mekanisme pasar secara total (laissez-faire) atau kalaupun adan intervensi pemerintah, seberapa besar intervensi tersebut. Pembahasan lainnya terkait dengan efisiensi adalah analisis biaya dan manfaat yang sering digunakan sebagai instrument praktis dalam analisis kebijakan (Adler and Posner, 2006).

Sekalipun ekonomi kesejahteraan dan efisiensi mendominasi ekonomi normatif, para ekonom tidak hanya memfokukan pada pembahasan tersebut. Melalui kolaborasi dengan para filosof, ekonom normatif telah menghasilkan sejumlah kontribusi penting dalam karya kontemporer di bidang etika dan filsafat normatif dalam ilmu sosial dan politik. Diantaranya adalah teori pilihan sosial dan teori permainan. Selain itu, ekonom dan filosof juga berhasil menyajikan karakteristik formal tentang kebebasan yang menunjang analisis ekonomi. Sebagian lainnya juga berhasil mengembangkan karakterisasi formal tentang kesetaraan sumber daya, kesempatan, dan outcome serta telah menganalisis kondisi yang memungkinkan memisahkan tanggung jawab individu dan sosial terhadap kesenjangan. Beberapa ekonom lainnya yang juga banyak memberikan kontribusi penting adalah Roemer, Amartya Sen, dan Nussbaum (Hausman, 2008). Singkatnya, ada interaksi yang intensif antara ekonomi normatif dan filsafat moral.

Kesimpulan   

Filsafat ilmu ekonomi berkaitan dengan pembahasan yang menjelaskan landasan yang mendasari konsepsi, metodologi, serta etika dalam disiplin ilmu ekonomi. Oleh karenanya, filsafat ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari filsafat ilmu pengetahuan yang membahas bagaimana disiplin ilmu tertentu menghasilkan pengetahuan, memberikan penjelasan dan prediksi, serta pemahaman yang melatarbelakangi suatu disiplin ilmu. Sekalipun demikian, terdapat beragam perdebatan yang sangat intensif dan terus berkembang dalam upaya mengokohkan filsafat ilmu ekonomi dari perspektif filsafat ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan aspek metodologis, rasionalitas, etika dan aspek normatif yang terdapat dalam ilmu ekonomi. Telaah yang lebih mendalam dalam aspek-aspek ini sangat diperlukan dalam mengokohkan  klaim “scientific” ilmu ekonomi di masa mendatang.

Notes:

1 Menurut Marx, sistem masyarakat yang ada pada masa kapan pun sebenarnya merupakan akibat dari kondisi ekonomi (hubungan produksi). Perubahan-perubahan yang terjadi dapat dikembalikan pada satu sebab, yaitu perjuangan kelas (class struggle) dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Aristoteles juga telah membahas sejumlah masalah yang terkait ekonomi, tetapi dalam ruang lingkup kecil yang lebih kecil yaitu rumah tangga sehingga pada zaman itu ekonomi dimaknai sebagai persoalan mengelola rumah tangga.

2 Alvey (1999), menunjukkan bahwa hingga permulaan abad ke-20 ilmu ekonomi masih dipandang dalam perspektif moral science, dan menyatakan bahwa perkembangan ilmu ekonomi kontemporer yang teralienasi dari aspek moral telah melupakan akar sejarah disiplin ilmu ini.

3.Umumnya, para ekonom mengklasifikasi pemikiran ekonomi dalam tiga kelompok, yaitu neoklasik ortodoks, institusionalis, dan radikal. Duhs (2006) menyebutkan bahwa pembagian ini misalnya dilakukan oleh Ward (1979); Cole, Cameron and Edwards (1983).

4 Sejumlah varian mainstream economics misalnya keynesian economics, monetarists, new classical economics, rational expectations theory, real business cycle, dll. Keragaman mainstream economics disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap pertumbuhan, moneter, ketenagakerjaan, pertanian, sumber daya alam, perdagangan internasional, dll. Sedangkan varian orthodox economics misalnya agency theory, Chicago School, public choice, Austrian Economics,institutionalist economics Marxian Economics, socio-economists, behavioral economists, post-keynesians, neo-ricardians, neuroeconomics. Untuk pembahasan detail, lihat Davis, Hands, and Maki (1998).    

5Sejumlah ekonom dan filosof yang memiliki kontribusi penting dalam mengkonstruksi filsafat ekonomi sebagai bagian dari filsafat ilmu pengetahuan antara lain (Buchanan, 1985), (Hausman, 2008), (Hausman & McPherson, 1996), (Little, 1995), (Sen, 1987), dan (Rosenberg, 1992).

6Terdapat beragama metode untuk memverifikasi validitas reasoning yang mendasari suatu ilmu, antara lain empirical verification, induction, test of an isolated theory impossible, coherentism, ockham’s razor, dll.

 

Referensi

Alvey, James E. 1999. A Short History of Economics as a Moral Science,” Journal of Markets and Morality, Vol. 2, No. 1, 1999 pp. 53-73.

Backhouse, Roger. 2002. The Ordinary Business of Life. Princeton University Press.

Blaug, Mark. 1992. The Methodology of Economics or How Economists Explain, 2nd Edition. New York: Cambridge University Press.

Buchanan, Allen E. 1985. Ethics, Efficiency, and the Market, Rowman & Allanheld Texts in Philosophy. Totowa, New Jersey.

Caldwell, B., ed. 1993. The Philosophy and Methodology of Economics. Cheltenham: Edward Elgar.

Davis, John, D. Wade Hands, and Uskali Mäki, eds. 1998. The Handbook of Economic Methodology. Cheltenham: Edward Elgar.

Duchs, LA. 2006. Is Economic Philosophy a Subject Worth Teaching? Australasian Journal of Economics Education Vol. 3. Numbers 1 & 2, 2006

Friedman, M. 1953. “The Methodology of Positive Economics,” pp. 3-43 of Essays in positive economics. Chicago: University of Chicago Press.

Hausman, D., 2008. The Philosophy of Economics. 3rd edition. Cambridge University Press. New York

Hausman, D. and Michael S. McPerson. Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge Surveys of Economic Literature. Cambridge University Press. New York

Hutchison, T. 2000. On the Methodology of Economics and the Formalist Revolution. Cheltenham: Edward Elgar

Judistira, Garna K..2006. Filsafat Ilmu. Judistira Garna Foundation dan Primaco Akademika. Bandung

Little, Daniel, 1995. On the Reliability of Economic Models: Essays in the Philosophy of Economics. Kluwer Academic Publisher. Boston.

Machlup, F. 1955. “The Problem of Verification in Economics”, Southern Economic Journal 22: 1-21

Marx, K. 1867. Capital, vol. 1, tr. S. Moore and E. Aveling. New York: International Publishers, 1967.

Mäki, U. 2007. Realism and Economic Methodology. London: Routledge.

McCloskey, D. 1994. Truth and Persuasion in Economics. Cambridge University Press. Cambridge.

Rosenberg, A. 1992. Economics—Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns. University of Chicago Press. Chicago

Salmon, Merrilee; John Earman, Clark Glymour, James G. Lenno, Peter Machamer, J.E. McGuire, John D. Norton, Wesley C. Salmon, Kenneth F. Schaffner. 1992. Introduction to the Philosophy of Science. Prentice-Hall. USA

Sen, Amartya. 1987. On Ethics and Economics. Basil Blackwell. New York

Sen, A. 1992. Inequality reexamined. Harvard University Press. USA

http://www.wikipedia.org

Journal Review: Public–Private Partnerships, Lessons from the British Approach


A Journal Review:

Public–Private Partnerships: Lessons from the British Approach. Michael Spackman. Economic Systems 26 (2002) 283–301

 Reviewed by La Ode Sabaruddin

 INTRODUCTION

Barang publik biasanya disediakan oleh publik atau pemerintah dengan alasan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta akan menyebabkan under production (Andreoni, 1995). Sekalipun demikian, dalam kenyataannya sebagian barang publik disediakan oleh pemerintah dan sebagian lainnya disediakan oleh swasta, sehingga fenomena ini telah menarik perhatian para ekonom untuk menjelaskan motif penyediaan barang publik oleh pihak swasta sekaligus memetakan hubungan antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik.

Pertimbangan dalam penyediaan barang publik, apakah disediakan oleh publik atau swasta adalah terkait dengan pertanyaan apakah masyarakat menjadi lebih baik jika barang dan jasa yang saat ini disediakan oleh publik kemudian disediakan oleh swasta (Rosen, 2010). Dengan kata lain, faktor kunci yang menentukan apakah suatu barang diproduksi oleh publik atau swasta adalah yang mana lebih efisien dalam pasar. Pandangan konvensional menyatakan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta tidak efisien sehingga menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk menyediakan barang publik. Akan tetapi, beberapa studi kontemporer menunjukkan bahwa swasta dapat menyediakan barang publik secara efisien.

Efisiensi ketersediaan barang publik mensyaratkan bahwa barang publik harus tersedia sampai pada level dimana jumlah penilaian marginal setiap orang untuk unit terakhir barang publik sama dengan biaya marginalnya. Jika penyediaan barang publik oleh pihak swasta memenuhi kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta adalah efisien. Dalam kenyatannya, penyediaan barang publik baik oleh pemerintah maupun swasta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya pemerintah mengalami keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu menyediakan barang publik pada level optimal yang diinginkan oleh masyarakat. Pada sisi lain, penyediaan barang publik yang diserahkan sepenuhnya kepada swasta, maka cenderung menimbulkan biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk pajak, iuran, dan sejenisnya. Akhirnya berkembanglah konsep public-private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik yang didasari oleh pemikiran bahwa model tersebut akan mampu menghasilkan penyediaan barang publik yang optimal.

Paper Michael Spackman (MS) adalah salah satu paper yang membahas tentang penerapan Public-Private Partnership (PPP) yang terjadi di Inggris, terutama peran swasta dalam pembiayaan penyediaan barang publik. Paper MS terdiri dari tiga bagian, pertama MS memulai pembahasannya dengan menguraikan kebijakan dan implementasi PPP di Inggris, dan mencatat beberapa hal penting yang sebaiknya dipertimbangkan untuk penerapan PPP di negara lain. Kedua, perbandingan biaya (efisiensi) penyediaan barang publik antara pemerintah dan swasta. Ketiga, rekomendasi kebijakan untuk penerapan PPP. Review paper MS ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama menyajikan ulang ulasan tersebut. Selanjutnya pada bagian kedua menyajikan analisis kritis terhadap kerangka yang dibangun oleh MS serta memberikan alternatif rekomendasi yang melengkapi kerangka yang dibangun oleh MS.

Download full article

Review

Public–private partnerships