Skip to content

Journal Review : Subnational Taxes in Developing Countries, the Way Forward

March 26, 2012

A Journal Review:

Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. Richard M. Bird & Roy Bahl. Working Paper Series Institute for International Business IIB Paper No. 16,  August 2008

Reviewed by La Ode Sabaruddin

Download Journal Review_Sub National Taxes in Developing Countries

SubnationalTaxes_BahlBird

 INTRODUCTION

Isu tentang struktur pajak daerah yang baik pada level regional (provinsi) dan lokal (kabupaten/kota) telah menjadi diskusi yang intensif dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya standar baku yang jelas dan universal dalam pendelegasian kewenangan perpajakan (tax assignment) yang baik kepada pemerintah daerah. Akibatnya, terdapat banyak perbedaan kebijakan desentralisasi fiskal di berbagai Negara. Di beberapa negara, proporsi kewenangan perpajakan pemerintah daerah begitu besar, sementara di sebagian lainnya memiliki proporsi yang sangat kecil. Terdapat beragam praktek tax assignment di berbagai negara yang berbeda-beda baik di negara maju maupun negara berkembang. Literatur public finance menekankan perlunya kemandirian bagi pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah secara independen, tetapi di sisi lain terdapat masalah inter-jurisdictional tax effect.

Terlepas dari perbedaan tersebut, berbagai kajian literatur dan studi empiris memberikan argumen bahwa pendelegasian kewenangan perpajakan (tax assignment) kepada pemerintah daerah adalah penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penyediaan barang publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan literatur dan empiris tentang isu ini menjadi menarik untuk menjelaskan mengapa ada variasi yang begitu besar dalam desain kebijakan struktur pajak daerah di berbagai negara.

Di negara-negara berkembang yang relatif baru menjalankan desentralisasi fiskal dibandingkan dengan negara-negara maju, isu tentang desentralisasi fiskal telah menjadi salah satu perhatian utama yang penerapannya sangat pesat, sehingga tinjauan literatur dan empiris tentang struktur pajak daerah yang baik menjadi sangat penting untuk menjelaskan bagaimana struktur pajak daerah yang saat ini diterapkan dan apa yang seharusnya dikoreksi dari kebijakan tersebut. Tinjauan tentang struktur pajak daerah di negera-negara berkembang ini akan bermanfaat dalam mendesain kebijakan struktur pajak daerah di masa mendatang seiring dengan meningkatnya skala otonomi daerah di negara-negara berkembang. Paper yang ditulis oleh Richard M. Bird dan Roy Bahl (RB) ini merupakan salah satu paper yang menjelaskan tentang isu tersebut.

Dalam papernya, RB mencoba menguraikan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam mendesain struktur pajak daerah yang baik khususnya di negara-negara berkembang. RB membagi tingkatan pemerintahan menjadi tiga yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi (regional), dan pemerintah kabupaten/kota (lokal). Terdapat sejumlah permasalahan untuk menentukan jenis pajak apa yang harus didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini terutama terkait dengan masalah perbedaan tax base antar daerah, mobilitas tax base, serta efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak. RB mengawali uraiannya dengan mendefinisikan ulang tentang pajak daerah dan selanjutnya membangun kerangka kebijakan untuk mendesign pajak daerah yang baik serta menganalisis alternatif-alternatif pajak yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari property tax, excise tax, personal income tax, payroll tax, consumption tax, dan business tax. Bagian pertama review ini menyajikan ulang ulasan tersebut. Selanjutnya pada bagian kedua menyajikan analisis kritis terhadap kerangka yang dibangun oleh RB serta memberikan alternatif rekomendasi yang melengkapi kerangka yang dibangun oleh RB.

ARGUMENT OF THE PAPER

Sejumlah studi telah menjelaskan pentingnya mendelegasikan kewenangan pajak (tax assignment) kepada pemerintah daerah (Musgrave, 1983; Oates, 1998). Argumentasi yang dikemukakan oleh studi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

Pertama, Akuntabilitas penyediaan barang publik. Penyediaan barang publik yang dibiayai dari pajak daerah akan lebih akuntabel dan responsif terhadap preferensi masyarakat lokal dibandingkan dengan pembiayaan penyediaan barang publik yang berasal dari pemerintah pusat.

Kedua, penyediaan barang publik yang lebih efisien karena merefleksikan preferensi masyarakat lokal

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya matching antara penyediaan barang publik dan preferensi masyarakat.

Sayangnya dalam literatur tidak ada standar yang jelas untuk menentukan jenis pajak apa yang harus didelegasikan kepada pemerintah daerah. Untuk membahas kompleksitas tersebut, RB mencoba memulai pembahasan dengan mengemukakan definisi tentang pajak daerah yang ideal harus memenuhi kriteria berikut :

1.  Pemerintah daerah dapat memutuskan untuk mengenakan pajak tersebut atau tidak

2.  Pemerintah daerah dapat menentukan tax base tersebut secara tepat

3.  Pemerintah daerah dapat menentukan tax rate

4.  Untuk pajak langsung, pemerintah daerah membebankan pajak kepada setiap wajib pajak

5.  Pemerintah daerah menyelenggarakan administrasi pajak tersebut

6.  Pemerintah daerah memperoleh seluruh pajak yang dikumpulkannya.

Dalam kenyataannya, RB menemukan bahwa praktek pajak daerah di berbagai negara tidak ada yang memenuhi seluruh kriteria tersebut. Contoh praktek pajak daerah paling ideal adalah yang diterapkan di Kanada (Quebec) yang memenuhi hampir seluruh kriteria tersebut kecuali kriteria tentang siapa yang mengumpulkan pajak tersebut, dimana praktek di Kanada (Quebec) dikumpulkan oleh pemerintah federal (pusat). RB menekankan bahwa kriteria terpenting dari definisi pajak daerah adalah siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan tax rate. Oleh karenanya, RB tidak mengkategorikan sebagai pajak daerah, praktek seperti di Argentina, Jerman, dan China dimana sejumlah pajak diserahkan ke daerah tetapi penentuan tarif dan tax base, penilaian, dan pengumpulannya dilakukan pemerintah pusat.

Berdasarkan definisi pajak daerah tersebut, selanjutnya RB mengemukakan kerangka kebijakan untuk mendesign pajak daerah yang baik. Menurut RB terdapat empat prinsip dasar yang harus dipenuhi untuk mendelegasikan kewenangan pajak ke daerah, yaitu :

Pertama, Pajak daerah tidak mengakibatkan distorsi alokasi sumber daya

Kedua, akuntabel

Ketiga, pendelegasian pajak daerah harus dapat mengurangi kesenjangan fiskal secara vertikal dan transfer dari pemerintah pusat.

Keempat, pajak daerah sedapat mungkin hanya membebani penduduk lokal terutama dalam hubungannya dengan manfaat yang diterima pelayanan publik yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, RB mengemukakan bahwa kriteria pajak daerah yang baik seharusnya memenuhi syarat-syarat berikut :

  1. Objek pajak daerah relatif immobile
  2. Pendapatan yang diperoleh pajak daerah harus dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran lokal dan dapat ditingkatkan paling tidak sama dengan peningkatan pengeluaran yang dibutuhkan.
  3. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah harus relatif stabil dan diprediksi antar waktu.
  4. Pajak daerah sedapat mungkin tidak menimbulkan efek keluar (membebani daerah lain atau bukan penduduk lokal)
  5.  Pajak daerah harus visible¸ untuk menjamin adanya akuntabilitas
  6. Pajak daerah harus dianggap ‘adil’ oleh pembayar pajak
  7. Pajak daerah harus relatif mudah diadministrasikan secara efektif dan efisien (Biaya administrasi proporsional terhadap pendapatan pajak yang diterima)

Secara empiris, RB menemukan bahwa penerapan syarat-syarat tersebut dalam menentukan pajak daerah sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena tidak semua pemerintah daerah memiliki karakteristik yang sama, seperti besaran populasi, luas wilayah, dan lain-lain. Praktik pendelegasian kewenangan perpajakan (tax assignment) kepada pemerintah daerah di beberapa negera seperti India, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Rusia belum memenuhi kriteria ideal terutama aspek ketidakseimbangan yang besar secara vertikal antara pengeluaran dan pendapatan. Masalah lainnya adalah tidak adanya standar tax assignment yang baku sehingga menyebabkan tidak efisiennnya pengadministrasian pajak. Oleh karenanya, RB hanya menekankan dua kriteria yang harus dipenuhi untuk pajak daerah yang baik yaitu :

Pertama, pajak daerah harus mampu menghasilkan pendapatan yang cukup paling tidak bagi daerah paling kaya sehingga benar-benar otonom secara fiskal

Kedua, Harus ada pertanggungjawaban fiskal yang jelas

RB mensyaratkan bahwa kondisi tersebut hanya dapat dicapai jika pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menentukan tarif pajak.

Selanjutnya RB menganalisis alternatif-alternatif pajak yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah khususnya di negara-negara berkembang yang terdiri dari property tax, excise tax, personal income tax, payroll tax, consumption tax, dan business tax. Uraian ulasan RB tentang pajak-pajak tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

Property Tax

RB mengemukakan bahwa property tax yang saat ini diterapkan di negara-negara berkembang masih mengalami sejumlah permasalahan antara lain tidak adanya standar pajak properti yang ideal sehingga terdapat variasi praktek pajak properti yang beragam, penilaian atas objek pajak (nilai pasar atau nilai perolehan), administrasi pajak yang harus responsif terhadap perubahan lingkungan, meningkatnya resistensi dari pembayar pajak (khususnya terkait dengan aspek visibility) dan property tax exporting. RB mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan responsivitas pajak properti di negara-negara berkembang, yaitu :

  1. Pemerintah daerah harus menentukan sendiri tarif pajaknya
  2. Penilaian atas objek pajak harus ditentukan dengan baik terutama jika terkait dengan masalah inflasi sebaiknya ada beberapa penyesuaian yang dilakukan.
  3. Jika sistem penilaian objek pajak dilakukan secara terpusat, maka harus ada insentif finansial secara langsung bagi badan yang melakukan penilaian agar updating objek pajak daerah tetap terjaga.
  4. Harus ada perhatian terhadap reformasi property transfer taxes yang prakteknya sangat banyak di negara-negara berkembang.
  5. Reformasi prosedur pengumpulan pajak terutama terkait dengan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, keakuratan penilaian, dan meningkatkan perluasan objek pajak yang potensial.

Excise Tax

Menurut RB dalam konteks efisiensi, excise tax memiliki efek distorsi yang kecil jika diterapkan berdasarkan destination basis. Berdasarkan prinsip public finance, RB menyatakan bahwa kewenangan excise tax sebaiknya dilakukan pada level regional. Regional yang berbeda dapat menerapkan tarif pajak yang berbeda tetapi tidak boleh jauh berbeda karena sifat excise tax yang mobile.

Personal Income Tax

RB mengemukakan bahwa penetapan personal income tax di negara-negara berkembang sebagai pajak daerah masih sulit untuk dilakukan dalam waktu dekat karena adanya keengganan dari pemerintah pusat untuk menshare personal income tax dengan pemerintah daerah. Kesulitan lainnya adalah menghubungkan pendapatan pembayar pajak dengan domisilinya, yang cenderung menimbulkan biaya administrasi yang tinggi. Sekalipun demikian, di masa mendatang kemungkinan untuk mendelegasikan pajak ini pada level regional dapat dilakukan terutama untuk daerah metropolitan atau daerah-daerah yang menjadi tujuan urbanisasi. Jika suatu saat personal income tax didelegasikan ke daerah, RB menekankan sebaiknya tarif yang dikenakan bersifat tunggal (flat) untuk mencegah efek distorsi ekonomi maupun administratif. RB juga mengajukan alternatif agar personal income tax ditetapkan berdasarkan destination (resident).

Payroll Taxes

Secara empiris, penetapan payroll taxes sebagai pajak daerah hanya dipraktekkan oleh sebagian kecil negara. Salah satunya adalah Mexico. RB mengemukakan bahwa ada kelebihan dan kelemahan menetapkan payroll taxes sebagai pajak daerah. Kelebihannya adalah mudah diadministrasikan (khususnya pada perusahaan besar), dan relatif produktif dengan tingkat tariff yang rendah. Kelemahannya adalah payroll tax dapat menjadi tax barrier bagi pekerjaan di sektor modern yang selanjutnya berakibat subtitusi capital kepada tenaga kerja. Kelemahan lainnya adalah payroll tax telah dieksploitasi oleh pemerintah pusat untuk membiayai program jaminan sosial. RB mengemukakan bahwa jika payroll tax ditetapkan sebagai pajak daerah, maka sebaiknya ditetapkan dengan tariff yang flat dan dasar pengenaan pajak yang sama.

Consumption Taxes

Pajak konsumsi yang banyak ditemukan di berbagai negara adalah pajak pertambahan nilai (VAT). Secara empiris RB menemukan bahwa di negara-negara berkembang, VAT dipandang sebagai pajak yang hanya feasible dilakukan oleh pemerintah pusat karena alasan administratif, pengendalian ekonomi makro, dan kompleksitas permasalahan perdagangan antar daerah. Contoh buruk penerapan VAT sebagai pajak adalah Brazil.

Satu-satunya contoh penerapan yang baik VAT sebagai pajak daerah adalah Kanada. Kanada menetapkan dua sistem yang berbeda dalam pemungutan VAT, yaitu :

Pertama, Quebec Sales Tax (QST-pemerintah provinsi) dan Federal VAT (GST). Dalam sistem ini, masing-masing level pemerintahan menetapkan sendiri tariff pajak dan tax base. Akan tetapi pemungutannya dilakukan dengan sistim administrasi tunggal oleh pemerintah provinsi.

Kedua, tiga provinsi kecil menerapkan VAT yang disebut dengan Harmonized Sales Tax (HST) yang menggunakan dasar yang sama dengan GST. Administrasi perpajakan untuk HST dilakukan oleh pemerintah pusat dan pendapatan yang diperoleh didistribusikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan perkiraan jumlah konsumsi di masing-masing provinsi.

Pengalaman Kanada menunjukkan bahwa dengan sistim administrasi pajak yang baik, sangat memungkinkan untuk menetapkan pajak VAT sebagai pajak daerah berdasarkan destination basis terutama untuk provinsi-provinsi yang relatif besar. Secara prinsip, RB menekankan bahwa aspek yang paling penting adalah setiap level pemerintah harus menetapkan sendiri tariff VATnya. Untuk kasus negara-negara berkembang, RB mengemukakan bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, penetapan VAT sebagai pajak daerah belum realistis karena buruknya administrasi pajak. Penetapan VAT sebagai pajak daerah hanya feasible di sebagian kecil negara berkembang yang pemerintah daerahnya memiliki peranan yang besar dalam pengeluaran publik dan VAT merupakan sumber pendapatan yang utama. RB menekankan bahwa bagi negara berkembang yang ingin menetapkan VAT sebagai pajak daerah sebaiknya meniru praktek yang dilakukan oleh Kanada yaitu pendekatan HST yang melakukan sharing VAT berdasarkan destination basis.

Business Taxes

Secara empiris, RB menemukan bahwa penetapan business tax sebagai pajak daerah banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang. Hal ini terutama disebabkan oleh dua hal :

Pertama, Business Tax menghasilkan pendapatan yang cukup besar dan cenderung lebih elastis

Kedua, tidak jelasnya business tax incidence sehingga mudah mengasumsikan bahwa pajak tersebut dibayar oleh bukan penduduk lokal.

Menurut RB, praktek penetapan business tax sebagai pajak daerah di negara-negara berkembang banyak menimbulkan distorsi. Oleh karenanya, untuk menghindari distorsi tersebut RB mengajukan bahwa business tax sebaiknya memenuhi tiga criteria berikut :

Pertama, business tax dipungut dari pendapatan bukan konsumsi, misalnya dari jumlah laba dan gaji.

Kedua, business tax dibebankan terhadap produksi bukan konsumsi, yaitu dibebankan berdasarkan asalnya bukan destination basis agar tidak terjadi taxes export.

Ketiga, Business tax ditaksir dengan metode pengurangan atau penambahan yang berbasis annual account bukan dari berdasarkan transaksi atau metode faktur kredit.

RB juga menekankan bahwa untuk menghindari tax exporting diperlukan restriksi terhadap business tax. Tarif minimum diperlukan untuk menghindari kompetisi antar pemerintah daerah, dan tariff maksimum diperlukan untuk menghindari tax exporting. Model business tax seperti di atas menurut RB akan memiliki efek distorsi yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan business tax yang saat ini diterapkan di negara-negara berkembang.

Di akhir papernya, RB menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal harus dipandang sebagai sebuah sistem dimana harus ada sinkronisasi pada setiap level pemerintahan. Diperlukan framework yang jelas untuk penentuan tax assignment dan pertimbangan tentang perbedaan karakteristik setiap pemerintah daerah (misalnya daerah metropolitan atau bukan). Menurut RB kebutuhan untuk terus meningkatkan taxing power pemerintah daerah di negera-negara berkembang perlu dilakukan karena secara teori dan empiris hal tersebut memberikan manfaat yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alternatif-alternatif pajak daerah seperti dikemukakan sebelumnya dapat menjadi pilihan bagi negara-negara berkembang dalam pengembangan pajak daerah di masa mendatang.

WEAKNESSES OF THE PAPER AND REBUILDING FRAMEWORK

Aspek paling kritis dalam paper RB adalah penentuan tax rate yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah secara independen. Hal ini juga didukung oleh literatur public finance yang secara umum menekankan kriteria penentuan tarif pajak secara mandiri sebagai kriteria yang harus dimiliki oleh design pajak daerah yang optimal. Kriteria ini pada dasarnya didasari oleh asumsi bahwa tidak ada efek eksternal antar pemerintah daerah (there are no external effects across jurisdictional lines), a complete absence of mobility, serta asimetri informasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai preferensi masyarakat lokal (Asumsi-asumsi tersebut juga dipakai oleh RB). Kenyataannya, asumsi-asumsi tersebut tak sepenuhnya benar (pembahasan tentang asumsi-asumsi ini misalnya oleh Oates, 2006). Oleh karenanya, dalam konteks negara berkembang, kriteria ini harus dianalisis lebih jauh dalam perspektif tax exporting dan intergovernmental competition (pembahasan tentang kasus intergovernmental competition ini misalnya oleh Tiebout, 1956 dan tax exporting oleh Mc Lure, 1967). Di negara-negara berkembang, aspek tax exporting dan intergovernmental competition merupakan isu yang sangat penting dan memiliki potensi yang besar untuk terjadi mengingat adanya keterbatasan sumber pendapatan pemerintah daerah yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Di beberapa negara berkembang yang pernah memberikan kebebasan penentuan tax rate secara independen kepada pemerintah daerah akhirnya mengubah kembali kebijakannya karena masalah intergovernmental competition misalnya Tanzania dan Afrika Selatan, yang kini menerapkan penentuan tarif pajak daerah secara seragam oleh pemerintah pusat. Bahkan beberapa negara maju seperti New Zealand dan Australia, tax rate pajak daerah diberlakukan secara seragam oleh pemerintah federal untuk menghindari tax exporting dan intergovernmental competition (Dollery, 2008). Ringkasnya, menurut penulis analisis tentang tax exporting dan intergovernmental competition serta interjurisdictional spillover effect seharusnya dibahas lebih detail sehingga dapat ditentukan jenis pajak daerah apa yang dapat ditentukan secara independen oleh pemerintah daerah dan mana yang tidak. Sayangnya, paper RB tidak memasukan pertimbangan intergovernmental competition, tax exporting dan interjurisdictional spillover effect (eksternalitas) dalam design tax assignment yang baik (pembahasan tentang interjurisdictional spillover effect terhadap welfare misalnya oleh Paul Seabright, 1996; Timothy Besley and Stephen Coate, 2003). Jika design pajak daerah yang baik mengakomodir aspek intergovernmental competition, tax exporting dan interjurisdictional spillover effect, beberapa alternatif pajak daerah yang diusulkan oleh RB menjadi tidak fesible (misalnya consumption tax dan business tax yang sifatnya mobile) sehingga perlu dicari desain yang dapat memenuhi kerangka tersebut. Salah satu alternatif yang mungkin adalah dengan menerapkan “piggyback/surcharge”.

Kasus intergovernmental competition di negara-negara berkembang juga dapat memicu terjadi ‘exit’ yaitu migrasi keluar atau migrasi masuk pada suatu pemerintah daerah (pembahasan tentang Exit in Local Government ini misalnya oleh Hirscman, 1970). Dalam kasus property tax, migrasi keluar akan dilakukan oleh masyarakat yang relatif kaya untuk menghindari tarif pajak yang tinggi dan migrasi masuk akan dilakukan oleh masyarakat miskin yang dipicu oleh meningkatnya pelayanan publik sebagai akibat peningkatan pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Studi yang dilakukan oleh Hendrik et all (2005) menunjukkan bahwa penentuan tax rate secara independen oleh pemerintah daerah untuk property tax memicu terjadinya intergovernmental competition.

Aspek kritis kedua dalam paper RB adalah tidak menyajikan institutional constraint untuk implementasi pajak daerah yang optimal. Hal ini sangat penting mengingat variasi perbedaan institusional di negara-negara berkembang sangat besar. Sistem perpajakan daerah berkaitan erat dengan sistim politik, sehingga proses implementasi pajak daerah yang optimal sangat ditentukan oleh institusi politik dan fiskal (Pembahasan tentang hubungan perilaku fiskal dan politik misalnya oleh Lockwood, 2002; Besley and Coate, 2003; Rodden et al, 2003). Tax assignment juga sebaiknya mempertimbangkan apakah pemerintahan di suatu negara relatif homogen atau tidak. Tingkat homogenitas akan berakibat terhadap jenis dan cakupan pajak daerah yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini diperlukan klasifikasi skala dan cakupan otonomi serta perbedaan institusional yang saat ini diterapkan di negara-negara berkembang. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi tersebut dibuat framework dan institutional arrangement untuk implementasi pajak daerah yang optimal.

Aspek kritis ketiga adalah paper RB tidak mempertimbangkan bahwa tidak semua local services harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang harus dilihat adalah apakah marginal benefit penyediaan suatu barang publik sebanding dengan marginal costnya. Secara empiris, sebagian penyediaan barang publik lebih efisien dilakukan oleh pemerintah pusat dan sebagian lainnya lebih efisien dilakukan oleh pemerintah daerah. Literatur yang menyatakan bahwa local service harus disediakan pemerintah daerah pada dasarnya didasari oleh asumsi no external effects associated with local spending dan informasi yang asimetrik. Kenyataannya, secara empiris asumsi tersebut tidak selalu benar (Oates, 2006). Dalam konteks negara berkembang, dimana kapasitas institusional pemerintah daerah relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara maju, analisis tentang efisiensi penyediaan barang publik oleh pemerintah pusat atau daerah perlu dilakukan dalam menentukan design tax assignment yang optimal untuk diterapkan. Tax assignment seharusnya didasarkan pada seberapa besar tanggung jawab pengeluaran yang menjadi beban pemerintah daerah.

Sebagai penutup, desain pendelegasian kewenangan perpajakan (tax assignment) yang optimal kepada pemerintah daerah harus sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan intergovernmental transfer karena tidak ada satupun kerangka tax assignment yang benar-benar mampu memenuhi seluruh kriteria ideal tax assignment yang baik. Hanya dengan kombinasi yang baik antara tax assignment dan intergovernmental transfer yang akan mampu mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal.

 References

Besley, Timothy, and Stephen Coate. 2003. “Centralized versus Decentralized Provision of Local Public Goods: A Political Economy Approach.” Journal of Public Economics 87: 2611-2637.

Dollery, Brian. 2008. An Analysis of Transfer and Taxes in Local Government: Option and Recommendation for New Zealand. Center for Local Government of University of New England.

Hirschman, A. 1970. Exit, Voice and Loyalty. Cambridge University Press. Cambridge.

Lockwood, Ben. 1999. “Inter-Regional Insurance.” Journal of Public Economics 72 (April): 1-37.

McLure, Charles. 1967. The Interstate Exporting of State and Local Taxes: Estimates for 1962. National Tax Journal 20 (March): 49-77.

Oates, Wallace E. 2006. On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. IFIR Working Paper No. 2006-05

Richard M. Bird, Roy Bahl. 2008. Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. Working Paper Series Institute for International Business IIB Paper No. 16

Rodden, Jonathan A., Gunnar S. Eskeland, and Jennie Litvack. 2003. Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints. Cambridge, MA: MIT Press.

Seabright, Paul. 1996. “Accountability and Decentralization in Government: An Incomplete Contracts Model.” European Economic Review 40: 61-89.

Tiebout, C. 1956. A Pure Theory of Economic Expenditure. Journal of Political Economy, 60 (2): 416-424.

From → Public Finance

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: