Skip to content

Journal Review: Public–Private Partnerships, Lessons from the British Approach

March 26, 2012

A Journal Review:

Public–Private Partnerships: Lessons from the British Approach. Michael Spackman. Economic Systems 26 (2002) 283–301

 Reviewed by La Ode Sabaruddin

 INTRODUCTION

Barang publik biasanya disediakan oleh publik atau pemerintah dengan alasan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta akan menyebabkan under production (Andreoni, 1995). Sekalipun demikian, dalam kenyataannya sebagian barang publik disediakan oleh pemerintah dan sebagian lainnya disediakan oleh swasta, sehingga fenomena ini telah menarik perhatian para ekonom untuk menjelaskan motif penyediaan barang publik oleh pihak swasta sekaligus memetakan hubungan antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik.

Pertimbangan dalam penyediaan barang publik, apakah disediakan oleh publik atau swasta adalah terkait dengan pertanyaan apakah masyarakat menjadi lebih baik jika barang dan jasa yang saat ini disediakan oleh publik kemudian disediakan oleh swasta (Rosen, 2010). Dengan kata lain, faktor kunci yang menentukan apakah suatu barang diproduksi oleh publik atau swasta adalah yang mana lebih efisien dalam pasar. Pandangan konvensional menyatakan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta tidak efisien sehingga menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk menyediakan barang publik. Akan tetapi, beberapa studi kontemporer menunjukkan bahwa swasta dapat menyediakan barang publik secara efisien.

Efisiensi ketersediaan barang publik mensyaratkan bahwa barang publik harus tersedia sampai pada level dimana jumlah penilaian marginal setiap orang untuk unit terakhir barang publik sama dengan biaya marginalnya. Jika penyediaan barang publik oleh pihak swasta memenuhi kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta adalah efisien. Dalam kenyatannya, penyediaan barang publik baik oleh pemerintah maupun swasta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya pemerintah mengalami keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu menyediakan barang publik pada level optimal yang diinginkan oleh masyarakat. Pada sisi lain, penyediaan barang publik yang diserahkan sepenuhnya kepada swasta, maka cenderung menimbulkan biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk pajak, iuran, dan sejenisnya. Akhirnya berkembanglah konsep public-private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik yang didasari oleh pemikiran bahwa model tersebut akan mampu menghasilkan penyediaan barang publik yang optimal.

Paper Michael Spackman (MS) adalah salah satu paper yang membahas tentang penerapan Public-Private Partnership (PPP) yang terjadi di Inggris, terutama peran swasta dalam pembiayaan penyediaan barang publik. Paper MS terdiri dari tiga bagian, pertama MS memulai pembahasannya dengan menguraikan kebijakan dan implementasi PPP di Inggris, dan mencatat beberapa hal penting yang sebaiknya dipertimbangkan untuk penerapan PPP di negara lain. Kedua, perbandingan biaya (efisiensi) penyediaan barang publik antara pemerintah dan swasta. Ketiga, rekomendasi kebijakan untuk penerapan PPP. Review paper MS ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama menyajikan ulang ulasan tersebut. Selanjutnya pada bagian kedua menyajikan analisis kritis terhadap kerangka yang dibangun oleh MS serta memberikan alternatif rekomendasi yang melengkapi kerangka yang dibangun oleh MS.

Download full article

Review

Public–private partnerships

From → Public Economics

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: